 |
| Pernyataan sikap IPMMO Kabupaten Intan Jaya.Ist |
PERNYATAAN SIKAP
IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA MONI (IPMMO) SE-JAWA DAN BALI
TERKAIT KONFLIK PILKADA DI KABUPATEN INTAN JAYA PAPUA
Melihat dan menganalisa pemilihan kepala daerah mulai tercium aromanya dengan segala cara dikerakan untuk berpartisipasi. Manusia berbaju besi dan berdasi emas dan bertopi baja mulai turun ke jalan raya mengkampanyekan visi dan misi kepada rakyat di kabupaten intan jaya. Dengan dalih janji, seruan berikut kerap kali dilontarkan “Jangan lupa pilih kami supaya kami perhatikan nasib masa depan kalian nyatanya korban yang berjatuhan”.
Harapan perubahan dari sebuah realitas pendertiaan masyarakat tak bersuara dan termarjinal ada dibalik pilkada. Jelas sekali, sulit diungkapkan seberapa dalam keintimanannya sebab janji demi janji masih terselib dari tahun ke tahun. Kontribusi dari partai politik akan sosialisasi terhadap masyarakat pun dijadikan bagian yang tidak jelas, utopia.
Dalam situasi demikian, gejolak sandiwara politik tak kalah riuhnya jika dibandingkan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya. Berbagai cara dilakukan untuk meyakingkan rakyat untuk tidak golput. Itulah salah satu cita-cita luhur dan perjuangan para anggota KPU di Republik ini. Namun kenyataannya, sosialisasi pemilu tak berhasil meyakingkan rakyat. Para lagi, di berbagai tempat yang sulit dijangkau dengan transportasi udara maupun darat bahkan tak tahu apa itu Pilkada. Tak pelak, sebagian besar masyarakat melahan menyibukkan diri dengan kegiatan privat. Sehingga pendidikan pilkada belum tersalurkan dengan baik akhirnya terjadi konflik yang dikendalikan oleh elit politik lokal karena paham politik pilkada tidak berhasil memberi pemahaman.
Terlepas dari itu, Pilkada Kabupaten Intan Jaya menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari hegemoni politik dan konstentasi politik yang dimana politikus mengejar kekuasaan dan uang. Memobilisasi masa yang luar biasa secara terakomodir mereka melancarkan demi mengejar takta dan kuasa. Benturan dua kelompok massa pendukung calon bupati dan wakil Bupati Intan Jaya pada Kamis lalu, 23 Februari 2017 Menelang korban jumlah berlebihan, nyawa manusia yang nota benenya masyarakat yang tidak tahu sama sekali tentang politik menjadi korban danggangan politik serius dan sistematis dan sulit dijelaskan sekenarionya.
Ungkapan kekecewan mulai terungkap, saling mempropoganda mulai tercium. Yang tidak bertahan mulai ungkapkan kekecewan dengan emosional. Meluplah kekecewaan itu saling serang dan menyerang antara paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3 berujung konflik.
Demokrasi memang memberikan kebebasandan keleluasan bagi indivindu dan kelompok untuk melakukan aktualisasi diri dan interaksi dengan bijak agar mampu mengatasi problem yang mucul namun berubah menjadi tragedi. Harapan kita,menyelenggarakan pilkada secara demokrasi untuk menjujung tinggi nilai-nilai pancasia tidak terlaksana. Demokrasi dalam penyelenggaraan pilkada di kabupaten intan jaya Papua berujung pada konflik menghancurkan harta kekayaan selama hidup mereka berjuang dilahap habis karena dibakar dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena emosional politik yang terpendam lama diungkapkan melalui kekerasan pilkada
Terlepas dari itu, Penyebaran isu lain adalah SARA yang tidak sepantasnya diungkapkan seperti diliris dimedia nabire net, dan “dimedia viva.co.id sabtu, 25 februari 2017 | 21:42. Banyak orang tewas akibat bentrokan pilkada intan jaya – bentrok antar kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung dalam pilkada kabupaten intan jaya, papua, terus berlanjut hinga sabtu 25 februari. Korban tewas dikabarkan bertambah menjadi enam orang dan luka-luka terkena panah sekitar 600 orang. situasi rumah-rumah di sugapa juga banyak kosong karena ditinggalkan penghuninya mengungsi ke tempat lain. ''rumah-rumah banyak kosong, karena pada takut, kalau tidak dibakar lalu dijarah”.
Konflik serangan ini membawa tramuma demi trauma membekas dibenak masyarakat Intan Jaya. Masyarakatnya belum memberikan penjelasan yang memadai tentangpendidikan politik Pilkada. Pemahaman Pilkada belum jelaskan baik kepada massa pendukung tentang tahapan-tahapan pilkada hingga pengumuman pemenang. Jujur saja bahwa pendidikan paham politik perlu diberikan oleh penyelenggara kepada masyarakat secara benar. Supaya demokrasi sungguh-sungguh mendarat dan memperoleh pemahaman yang bukan hanya berujung pada kekuasaan dan uang tetapi membuat pemahaman melalui sosialisasinya. Sosialisasi yang tidak jelas membuat banyak warga masyarkat menjadi korban harta kekayaan. Untuk itu, segala cara tidak perlu dikerahkan untuk mendapat simpatik publik demi perebutan kekuasan secara kekerasaan yang tidak manusiawi.
Ontologi dari konstentansi demokrasi politik bukanlah ajang debat fisik dan kekerasan tetapi pertaruhan konsep pembangunan yang dapat ditawarkan kepada publik. Ini artinya pengertian akan subtansi pemahaman yang kontinyu dan menyuluruh.
Salah satu strategis yang bisa dilakukan adalah demokrasi tanpa paksa dan memberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan mobilisasi masa untuk merebut simpatik rakyat. Sudah pasti bawah masyarakat sudah tahu dan dipastikan melalui kampanye menjelaskan visi dan misi menjadi tawaran untuk membangun daerah. Maka itu, Perlu adanya konsep dan strategis demi masa depan program yang sesuai denga konteks. Disisi lain perlu menilai situasi saat untuk menjadi konsipirasi politik yang sehat bila ada jaminan perdamian. Namun jaminan tidak diberikan secara baik dan benar makannya membangun pemikiran positif berubah menjadi negatif karena kedua paslon melancarkan perebutan kekuasan dengan kekerasan demi kekerasan untuk menghancurkan demokrasi menjadi pilihan bebas. Tetapi membangun arena pemahaman yang secara terstruktur terutama melalui sosialisasi politik yang dewasa supaya tidak terjadi sengeta Pilkada.
Para bakal calon perlu memberi kesadaran politik juga secara sungguh-sungguh yang indenpent dengan nilai yang ditawarkan. Kekuasan bukan abadi, membuat kepentingan mendominasi pelaksanan secara langsung dan tak langsung dapat dirumuskan secara struktur kekerasan. Tak ada kosa kata akan jaminan keyakinan dan gagasan untuk melahirkan kesadaran akan berpolitik sehat sehingga demokrasi tercipta namun melahirkan gagasan yang salah membuat begitu banyak korban berjatuhan.
Ketidakdewasaan berpolitik dari bakal calon terhadap transparansi administrasi pemungkutan suara oleh penyelenggara pilkada membuat profesionalisme dalam penetapan jadwal pleno tingkat distrik (kecamatan) tidak jelas dan kurang penegasan penjadwalan penetapan pleno secara terbuka umum dan bebas yang dilakukan oleh penyelenggara akhirnya terjadi, Propanganda antara pendukung paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 melahirkan provokasi oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan yang gila akan kekuasaan dan uang.
Memberi jaminan keamanan yang kurang konduksif membuat konflik yang tidak bisa kendalikan oleh pihak keamanan karena keterbatasan keamanan melebih masa pendukung kandidat atau paslon melahirkan benturan berujung kematian warga intan jaya yang tidak tahu tentang poltik, pada hal mereka (masyarakat) dijadikan sebagai objek atau danggan politik.
Masyarakat menjadi korban konflik luar biasayang sedang terjadi di kabupaten Intan Jaya adalah rumah-rumah warga terbakar hangus, banyak masyarakat mengalami luka ringan dan luka berat hingga korban nyawa berjatuhan. Semuanya disebabkan karena tidak adanya kerja sama antara penyelenggara maupun paslon dalam Pilkada melalui sosialisasi pendidikan politik bagimasyarakat.
Melihat situasi yang terjadi di kabupaten intan jaya maka kami Mahasiswa/i Se-Jawa dan Bali yang terhimpun di dalam Badan Pengurus Harian Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni Se-Jawa dan Bali (BPH IPMMO) menyampaikan aspirasi melalui pernyataan sikap untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat di kabupaten Intan Jaya sesuai dengan peristiwa terkaitnya senggetaPilkada sebagai berikut bahwa:
1. Kepada Bapak Kapolda Paulus Waterpauw, segera mengamankan konflik pilkada dan menambah pasukan kemanan untuk melindungi warga masyarakt di kabupaten intan jaya
2. Kepada Bapak Kapolda Paulus Waterpauw, segera memecat dan memproses secara hukum bagi Okum Brimob dan Polisi yang telah terbukti menembak masyarakat dengan menggunakan alat Negara (Senjata)
3. Paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 dan tiem sukses ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan untuk memintai keterangan terjadinya konflik pilkada.
4. Kepada pihak keamanan segera menangkap,menyelidiki, dan memproses secara hukum oknum-oknum yang Provokasi sengeta pilkada dengan unsur SARA.
5. Kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan Pihak penyelenggara Pilkada segera bertanggungjawab atas korban konflik Pilkada yang sudah terjadi.
6. Kepada pihak keamanan, dilarang keras untuk menggunakan alat Negara (senjata) untuk menembak masyarakat saat pengamanan tetapi lebih kepada persuatif demi pengamanan dan perlindungan warga masyarakat.
Dengan demikian, Pernyataan sikap ini kami dari mahasiswa/i BPH IPMMO Se-Jawa dan Bali sebagai solusi penangganan konflik pilkada yang terjadi di kabupaten intan jaya dan menegahkan hukum yang seadil-adilnya terhadap pernyataan sikap kami.
#Bersama Selamatkan Manusia dan Alam Intan Jaya, Kekuasan Bukan Abadi#
28 September 2017
Pelajar dan Mahasiswa IPMMO Se-Jawa dan Bali
Liputor: Manfred/KM