MATARAM,Sasambonews.com,- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh. Amin, SH, M.Si menghadiri rapat koordinasi penanganan permasalahan lahan di Mandalika Resort di ruang rapat Polda NTB, Kamis (2/3/2017). Beberapa pejabat yang hadir, antara lain Kajati, Danrem, Kakanwil BPN NTB, Kepala Biro Pemerintahan.
Pada kesempatan itu, Kapolda NTB Brigjen. Pol. Firli, M.Si menyampaikan rapat ini dilaksanakan guna mencapai komitmen bersama terkait upaya peningkatan potensi KEK Mandalika. "Tugas penyiapan lahan adalah tugas bersama dari Polda, Kejaksaan Tinggi, dan Korem sebagai pendukung kebijakan pemerintah. Seperti diketahui pariwisata adalah pemberi masukan tertinggi di daerah. Oleh karena itu, kita sangat mendukung pengembangan wisata," ujarnya.
Untuk itu, Polda NTB memiliki program untuk mewujudkan NTB yang tertib, tenteram, damai dan nyaman tidak hanya bagi masyarakat NTB tetapi juga para wisatawan. Kapolda menekankan, bahwa dalam upaya penyelesaian lahan di Mandalika Resort, harus mengandung keadilan dan hak asasi manusia.
Wakil Gubernur dalam arahannya menyampaikan, dalam membangun suatu daerah harus memperhatikan situasi dan kondisi di daerah tersebut. Membangun dalam suasana yang tidak mendukung akan sia-sia. “Jika pembangunan suatu daerah dilakukan dengan menggunakan tindakan represif maka akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan,” ujarnya.
Kawasan Mandalika resort memiliki lahan yang luas dengan potensi alam luar biasa. “Jika hal tersebut dikelola dengan baik maka bukan tidak mungkin kita memiliki kawasan wisata berskala internasional,’ tambahnya.
Oleh karena itu, sebagai wakil dari pemerintah daerah ia memberikan apresiasi kepada tim verifikasi dari FKPD yang telah bekerja keras dalam upaya penyelesaian lahan di kawasan Mandalika Resort.
H. Muh. Amin, SH, M.Si menyampaikan rapat ini sangat strategis dan praktis, karena menghasilkan solusi yang jelas. Ia menegaskan agar solusi ini segera dieksekusi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan masalah baru. “Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu permasalahan ini sehingga tidak terjadi tindakan yang represif, karena jika hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan kawasan menjadi tidak kondusif yang mana berujung pada kerugian bagi kita semua,” pungkasnya.Ipr
Related Posts :
Pekerjaan Tak Tuntas, Kontraktor Boleh Ajukan Perpanjangan WaktuPavingisasi Jalan , Desa Jatigembol Terus Berupaya Meningkatkan Ekonomi Warga
Hingga 2 Bulan Ke Depan, Pelayanan PDAM Masih Terganggu
Humaidi, Fuady, Ferdy Daftar Cabup, Siapa Direstui?
Karang Taruna dan Tantangannya dalam Gempuran Arus Modernisasi