News Nasional ~ JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pemerintah yang dianggap terburu-buru mewacanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta.
Fadli mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota adalah suatu hal yang besar dan tidak bisa dilakukan secara serampangan.
"Itu (pemindahan ibu kota) butuh kajian yang mendalam. Tidak bisa saat tiba akal. Ini momentum yang belum tepat," kata Fadli Zon kepada majalahmandiri.com, Selasa (4/7/2017).
Fadli mengingatkan bahwa saat ini negara tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan pekerjaan besar seperti memindahkan ibu kota. Utang Indonesia juga kian hari kian menggunung untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang saat ini tengah dikerjakan.
"Sementara banyak proyek infrastruktur saja terancam mangkrak karena kesulitan dana. Itu yang saya pantau di lapangan. Jadi konsentrasi dulu saja pemerintah. Enggak usah jauh memikirkan pindah ibu kota, itu pekerjaan besar," ucap Fadli.
Di sisi lain, Fadli menilai banyak pekerjaan kecil pemerintah yang belum tuntas. Misalnya, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi saya kira itu ( pemindahan ibu kota) masih mimpilah. Lebih baik fokus kepada persoalan jangka pendek," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli juga mempertanyakan rencana pemerintah menggandeng swasta dalam pemindahan ibu kota ini. Sebab, akan banyak gedung-gedung pemerintahan yang dibangun sehingga harusnya anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Ini kan kita bicara ibu kota, bangunan pemerintah, ya harus milik negara dong. Kecuali untuk infrastruktur lainnya. Menyangkut gedung perkantoran enggak bisa disewakan dari swasta. Pemerintah macam apa begitu," ucap Fadli.
Fadli juga mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan izin DPR. Sebab, rencana ini akan berdampak pada hajat hidup orang banyak.
"Jadi lebih bagus diurungkan dulu niat itu. Jangan sampai proyek yang ada mangkrak," kata dia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Joko Widodo.
Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).
Bambang memastikan, ibu kota tidak akan berada di Pulau Jawa.
"Kemungkinan besar (ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik dimananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang.
