SINAR NGAWI™ Ngawi-Guna menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan tranparan, Pemkab Ngawi menggelar lounching e-Planing dan e-Budgeting serta Sistem Pelayanan dan Perizinan Terpadu (Sippandu), di Pendopo Wedya Graha. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga turut hadir mendampingi sekaligus melakukan pengawasan jalannya pemerintahan yang bebas korupsi.
“Kita sengaja melakukan kerjasama dengan KPK agar perjalanan dalam hal pelayanan khususnya transparansi terus dibimbing dengan KPK, sehingga jangan sampai terjadi tindak korupsi,” terang Bupati Ngawi Budi Sulistyono.Tambahnya, e-planning dan e-budgeting maupun Sippadu harus segera diterapkan guna membentuk sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan meminimalisir upaya korupsi.
Masih ditempat yang sama, Kepala Satgas I Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK Tri Gamareva, sempat merasa heran dengan kondisi sistem birokrasi semua dilakukan serba manual, saat dirinya melakukan kroscek langsung pada BPM PTSP dan Bappeda.
“Di KPK ada empat program yang terkait pencegahan korupsi, yakni perencanaan, budgeting, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kami berharap Pemkab Ngawi segera menerapkan semua aplikasi berbasis online tersebut untuk roda pemerintahan jangan sampai terjadi tindak korupsi,” jelas Tri Gamareva.
Tegasnya kemudian, bahwa kenapa salah satunya percepatan e-planning, karena banyak pejabat daerah yang saat ini ditangani KPK karena bermasalah saat menyusun perencanaan (planning).
“Jadi dengan pendampingan kita ini bisa memberikan contoh bagaimana mengelola e-planning maupun e-budgeting agar ketertinggalan itu bisa dikejar secepatnya. Maka kita pun mengapresiasi Pemkab Ngawi yang berani melaunching pelayanan perencanaan maupun sistem penganggaran berbasis online ini,” pungkas Tri Gamareva.
Pewarta: Kun/pr
Editor: Kuncoro