Lombok Tengah, sasambonews.com - Pemerintah pusat dalam hal ini mentri PUPR siap bangun Dam Mujur dengan catatan masalah sosial bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah.
Masalah sosial yang dimaksudkan adalah masalah masih adanya penolakan dari masyarakat, belum terselesainya masalah pembebasan tanah, tanah yang produktif, relokasi rumah yang tak pasti dan adanya gangguan petugas dalam menyelesaikan proses oleh masyarakat. "Sepanjang ada masalah sosial, pusat tak mau bangun" kata Kepala Pelaksana Penyelesaian Lumpur Lapindo H.Dwi Sugianto saat membuka gerakan peduli mitigasi bencana di Dam Batujai Kelurahan Prapen Selasa 27/11.
Menurut Mantan Deputi di Kementrian PUPR itu mengatakan pusat sudah mengetahui masalah sosial yang terjadi di Lombok Tengah terkait pembangunan Dam Mujur karena itu pusat ogah membangunnya. "Bagaimana mau dibangun, larap saja tak tuntas" tegasnya.
Sebenarnya rencana pembangunan dam mujur sudah disinggung oleh pemerintah pusat namun karena adanya gejolak dimasyarakat maka pemerintah pusat enggan membangunnya. "Kalau saja tak ada masalah, dari dulu sidah dibangun bahkan pemda Loteng tak perlu mengeluarkan dana sepeserpun" jelasnya. Am
Related Posts :
Diduga Tebang Jati Perhutani, Pria Warga Desa Pakah Dipolisikan
SINAR NGAWI ™ Ngawi-Is (39), pria asal Desa Pakah, Kecamatan Mantingan terpaksa berususan dengan pihak kepolisian. Kasubbag Humas Polres Ng… Read More...
Mayat Bercelana Jeans Pendek Mengambang Di Bengawan Madiun
SINAR NGAWI ™ Ngawi-Warga Desa Ngawi Purba, Kecamatan Ngawi Kota, Ngawi, dibuat geger menyusul penemuan mayat yang mengapung di Bengawan Ma… Read More...
Pria Paruh Baya Tewas tersengat Alat Setrum Penangkap Belut
SINAR NGAWI™ Ngawi-Sujiono (53) warga Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, ditemukan meninggal sekitar pukul 05.30 dini hari dengan posis… Read More...
Samsul Qomar Minta Harga Sewa Pertokoan DinaikkanLombok Tengah, sasambonews.com- Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Komisi II DPRD ini dimulai, Jumat 16/3 ke BPKAD Lombok T… Read More...
KPK Awasi Lelang Proyek Pengadaan Pemda untuk Meminimalisir Celah Korupsi Para Pejabat Daerah
Sejumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini kerap berkai… Read More...