Lombok Tengah, sasambonews.com - Proyek fisik dana aspirasi anggota dewan, dikeluhkan Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah.
Ditemui di kantornya, Selasa kemarin, Ketua FKD Lombok Tengah, Sahim, S.IP, mengatakan, penyaluran dana aspirasi tidak transparan. Anggota dewan seringkali melangkahi pemerintah desa. Jangankan dilibatkan, pemerintah desa terkadang tidak diberitahu. Akibatnya, seringkali kepala desa kualahan menjawab pertanyaan warga. Parahnya jika terjadi persoalan, terutama mengenai kwalitas proyek, yang menjadi sosotan warga bukan anggota dewan melainkan kepala desa.
“Bahkan terkadang ada warga beranggapan kepala desa mendapat fee dari dana aspirasi. Tentu ini sangat merugikan pihak kepala desa,” kata Sahim.
Diakuinya, dana aspirasi sangat membantu pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan warga. Namun anggota dewan seharusnya menghargai keberadaan dan kewenangan kepala wilayah dan masyarakatnya.
“Jangan mentang-mentang jadi anggota dewan lalu bisa berbuat seenaknya. Walaupun tidak dilibatkan secara tekhnis, paling tidak kepala desa harus diberitahu,” kata Sahim.
Keterlibatan pemerintah desa, lanjut Sahim sangat penting untuk memastikan kwalitas dan peruntukan proyek. Kwalitas proyek haruslah baik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Paling tidak, proyek yang dilaksanakan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Namun yang terjadi selama ini, sebagian proyek dana aspirasi tidak dilengkapi papan pengumuman. Padahal sesuai aturan, program fisik yang didanai APBN maupun APBD harus mencantumpakn jumlah anggaran maupun volume pekerjaan. Begitu juga pengerjaanya terkadang asal jadi.
Selain itu, jenis dan penentuan lokasi proyek terkadang tidak berangkat dari aspirasi masyarakat, melainkan hanya berdasarkan kepentingan politik. Parahnya lagi, pekerja proyek seringkali didatangkan dari luar desa. Akibatnya, warga setempat yang sebenarnya sangat membutuhkan pekerjaan terpaksa hanya menjadi penonton. Selain itu, proyek dana aspirasi terkadang tidak dilengkapi papan pengumuman yang mencantumkan besaran anggaran dan volume pekerjaan.
Untuk itu, kedepan pihaknya berharap anggota dewan agar lebih cermat dalam menyalurkan uang rakyat. Sehingga penyaluran dana aspirasi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.|wis