Sebanyak 70 orang hadir pada rakor itu diantara, Wabup Pathul Bahri,SIP, Dandim Letkol Inf Is Abdul Rasi, Kajari Fery Mupahir SH, Kabag Ops Polres Kompol I Ketut Tamiana, Asisten I setda, HM.Amin,SH, Kaban Kesbang Drs Masun, Ketua KPUD, Ketua Panwaslu,Kapolsek,Danramil, Camat Se-kab. Loteng, pimpinan 12 parpol dan pimpinan ormas NU, Muhammadiyah, NW Anjani, NW Pancor dan ormas Yatofa.
Wabub Lalu Pathul Bahri mengatakan mencari/memilih pemimpin adalah wajib hukumnya,dan tidak ada pemimpin yang ingin rakyatnya sengsara. Dalam rangka menciptakan pilkada yang damai harus menjadi komitmen bersama antara penyelenggara dan peserta. Norma etika dan adat istiadat harus dikedepankan serta saling menghargai. Potensi konflik harus dihindari. Setiap tahapan pemilukada kata dia harus ditaati dengan baik. KPUD dan Panwaslu harus bekerja secara profesional,begitu juga bagi para timses amanah dalam memperjuangkan paslonnya masing_masing.
Sambutan Dandim Letkol Inf Is Abdul Rasi, mengatakan bahwa TNI/Polri netral dalam pilkada. Timses dan paslon diharapkan melaksanakan kampanye dengan santun dan mengedepankan etika yang baik,saling menghargai dan jangan saling menjelek_jelekkan antar paslon. Berikan kepada masyarakat program_program yang akan dilaksanakan ketika terpilih dalam pilkada.
Sementara itu Kajari Praya Fery Mupahir SH, mengatakan, pilkada yang amanah dan bermartabat harus menjadi komitmen bersama agar pemilukada dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Pada prinsipnya semua siap melaksanakan pilkada,namun harus siap untuk kalah dan menang. Siapapun yang terpilih nanti pada pilgub 2018, itulah pilihan terbaik rakyat.
KPUD sebagai penyelenggara utama diharapkan dapat mengemban amanah dengan baik serta mentaati aturan yang berlaku. Kepada Panwaslu diharapkan melakukan pengawasan dengan baik,netral dan tidak berpihak. Pelanggaran pilkada ada Gakumdu yang akan memprosesnya. Sentra Gakumdu ada di Polres dan akan diterapkan sistim piket.
Sedangkan Kabag Ops Polres Loteng mengatakan bahwa Jumlah personil yang akan diterjunkan dalam pam pilkada sebanyak 801 personil polres Loteng, dibantu Polda NTB dan didukung oleh TNI serta Linmas sebanyak 3000 orang. Satu TPS satu orang Polisi dibantu 2 orang linmas. Rencana selanjutnya dalam rangka pam pilkada, polres akan menggelar apel Linmas per kecamatan secara bergilir,yang sudah menggelar apel Linmas yakni kecamatan Praya. Selain itu pihaknya juga akan menggelar apel sinergitas TNI/Polri.
Komisioner Panwaslu kabupaten Loteng, Rudi Hartono, menghimbau kepada seluruh masyarakat diminta untuk ikut membantu mengawasi kegiatan pilkada agar berlangsung dengan aman serta jujur dan adil. Kerawanan pilkada selama ini yakni pada saat satu hari menjelang hari H pelaksanaan pencoblosan (serangan fajar).
Kasat Pol PP, L Marwan, mengatakan, dalam Pilgub NTB sat Pol PP siap membantu mengamankan pilkada bersama apakam lainya. Pihaknya mengerahkan sebanyak 450 orang personil dan dalam waktu dekat akan menggelar apel gabungan Pol PP dan Linmas se Kabupaten Lombok Tengah.
H Mutawali dari Partai Demokrat mengatakan, Sikap tidak netralnya aparatur pemerintah menjadi pemicu konflik dalam pilkada terutama ASN/PNS. Kepada Wakil Bupati agar terus mengingatkan kepada aparaturnya untuk bersikap netral dalam pilkada.
Ketua DPD Muhamadiyah Loteng HM Amin mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan anggotanya untuk membantu masyarakat yang belum mendapat identitas/KTP, memfasilitasi agar dapat segera terekam datanya di Dukcapil. Muhammadiyah netral secara organisasi dan mempersilahkan bagi anggota secara pribadi untuk memilih sesuai keinginanya.
Kapolsek Praya kota, IPTU Suardana mengatakan bahwa ada salah satu paslon Cagub/Cawagub yang memasang baliho tepat di depan kantor Polsek Praya, namun pihaknya menyarankan agar hal itu tidak dilakukan karena nantinya timbul imeq kalau Polsek memihak salah satu paslon.
Wabub Pathul Bahri mengatakan bahwa pihaknya telah mengingatkan kepada seluruh PNS agar tidak terlibat dalam politik praktis. Saat ini ada sekitar 90 ribu warga Loteng belum terekam datanya dan sekarang terus diupayakan agar target 100 porsen dapat segera terealisasi.
KPUD Loteng Lalu Puji Hartono, mengatakan bahwa terkait maraknya baliho di kota Praya Loteng pihaknya belum bisa melakukan penertiban karena tahapan kampanye belum dimulai, oleh sebab itu penertiban baliho paslon yang dinilai mengganggu ketertiban, hal itu merupakan kewenangan pemkab Loteng. Saat ini KPUD Loteng sedang melaksanakan tes tertulis peserta seleksi calon tenaga tekhnis pendukung di KPUD Loteng. Hasil coklit akan dilaporkan tentang data suket ataupun warga yang belum terekam datanya kepada pihak pemda.
Ketua Partai Gerindra H Muhdan, mengharapkan kepada para Camat apabila ada persoalan KTP agar segera ditindak lanjuti dan Gerindra juga siap untuk membantu. Persoalan KTP agar tidak terpusat di tingkat pemerintah daerah saja. Camat diminta juga ikut membantu. Gs
Ketua FKUB Loteng, Drs HL Wirakarna mengatakan bahwa dalam rangka pilkada di Loteng, pihak mempunyai tugas untuk terus menjaga kerukunan antar umat beragama. Pihaknya juga siap mendukung pemilukada yang damai dan bermartabat.
Kajari Loteng Fery Mupahir, mengusulkan agar seluruh parpol pengusung membuat pernyataan bersama, dengan maksud apabila nanti ada hal-hal menonjol atau persoalan, maka parpol yang bersangkutan yang akan bertanggung jawab.
Tanggapan KPUD, bahwa pernyataan pemilu damai akan dilakukan ditingkat provinsi dan untuk tingkat kabupaten akan dikordinasikan dengan KPUD NTB.
Kabag Ops Polres meminta agar dilakukan sosialisasi dalam rangka sistim pelaporan pelanggaran pemilukada, sehingga nantinya dalam penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.