Lombok Tengah, sasambonews.com - Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah memilih komplek pedagang lama yang sedang digusur menjadi lokasi reses. Tentu saja Ziadi tak perlu susah susah mencari keluh kesah pedagang. Sebab kedatangannya dimanfaatkan pedagang yang penghuni ruko komplek pasar lama Praya,untuk umbar keluh kesahnya tentang relokasi yang dinilai sangat tidak manusiawi.
Salah seorang perwakilan warga Baiq Martini, mengatakan, perlakuan pemerintah daerah saat ini merupakan tindakan semena-mena.
Ancaman relokasi seakan dijadikan alat untuk meneror warga. Bahkan, beberapa penghuni ruko sakit-sakitan begitu mendengar rencana relokasi. Terlebih setelah penggusuran yang dilakukan Satpol-PP beberapa waktu lalu. Menurutnya, aparat seakan memposisikan pedagang tidak ubahnya seperti teroris yang harus terus diburu dan diselidiki gerak geriknya.
Salah satu alasan pedagang tidak mau pindah, tidak lain karena belum adanya solusi yang jelas dari pemerintah daerah. Lokasi relokasi yang ditawarkan di Pasar Renteng, dinilai sangat tidak layak. Selain luas bangunan yang kecil, fasilitas penunjang seperti sarana ibadah dan air bersih yang akan dibangunkan pemerintah daerah sebagai tempat relokasi, sangat tidak layak. Kondisi tersebut tentunya akan merepotkan para pedagang yang akan tinggal di tempat itu. Belum masalah keamanan, menjadi salah satu pertimbangan pedagang untuk pindah.
Selain itu, konsep penataan pasar lama juga belum jelas. Kalau memang pasar lama akan dijadikan pusat kuliner, sebenarnya bisa dilakukan tanpa mengusik penghuninya yang sudah tinggal selama puluhan tahun.
Yang seharusnya dilakukan adalah merenovasi ruko dengan sistim sewa sesuai keinginan pemerintah daerah. “Selama ini kami selalu taat membayar sewa ke pemerintah daerah. Kalau toh akan dinaikkan, kami siap asalkan tidak digusur,” jelasnya.
Tapi, lanjut Baiq Martini, kalaupun harus direlokasi, tidak boleh jauh dari tempat usaha sebelumnya. Beberapa pedagang pernah meminta berjualan di belakan Toko Wijaya Kusuma. Bukannya memberikan kemudahan kepada pedagang, pemerintah daerah justeru lebih memilih membiarkan lahan tersebut terbengkalai. Sejak digusur setahun lalu, lahan di belakang Toko Wijaya Kusuma tidak pernah dibangun. Mirisnya lagi, warga memperoleh informasi bahwa lahan tersebut akan disewakan kepada salah seorang pengusaha besar. “Kami sanggup sewa 10 juta per tahun,” katanya.
Untuk itu, dalam kesempatan tersebut pihaknya meminta Ahmad Ziadi selaku pimpinan DPRD memperjuangkan aspirasi para pedagang. Sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak merugikan masyarakat. Wis