LOMBOK TENGAH, sasambonews.com-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah didorong bentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan NTB, Farid Faletehan mengatakan, kedatangan ke Pemkab Loteng kali ini dalam rangka mendorong pembentukan TPAKD. Namun, dalam pertemuan kali ini hanya dalam kontek sosialisasi. Selanjutnya baru akan dibahas program yang akan dilakukan di TPAKD. “Setelah itu baru dilakukan pembentukan TPAKD,” ungkapnya.
Dimana nanti lanjut Farid, yang akan langsung menjadi coordinator Pemkab Loteng. OJK hanya mensupport untuk membantu di lembaga keuangan. Namun, dalam hal harus jelas programnya. Sehingga nanti ada tim yang turun merumuskan apa yang masih menjadi problem atau persoalan yang ada di Loteng. Kalau misalnya nanti masyarakat masih kesulitan mendapatkan KUR, maka itu bias dijadikan program dalam TPAKD. Bila masyarakat juga membutuhkan asuransi pertanian dan asuransi peternakan, tim juga akan mengarahkan program ke sana. “Kalau kami hanya membantu di lembaga keuangan saja,” terangnya.
Diakui Farid, selama ini tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan masih rendah. Sehingga diperlukan pembentukan TPAKD. Bahkan, saking masih rendanya, efeknya bisa macam-macam. Misalnya, begitu ada tawaran investasi, masyarakat langsung mau. Padahal itu bodong, sehingga akhirnya membuat rugi.
Disatu sisi juga terang Farid, masih banyak asuransi asuransi yang sifatnya murah. Namun, ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan. Apalagi, potensi yang ada di Loteng luar bisa. Dengan adanya bandara dan KEK Mandalika, telah menunjukkan adanya kemajuan perekenomian di Loteng. Tapi, diperlukan juga masyarakat yang memahami lembaga keuangan. Sehingga masyarakat tidak menjadi sasaran empuk para investasi bodong. “Inilah diperlukan TPAKD dalam membantu dan menjawab ketakutan dan kekhawitran masyarakat. Tapi semua itu diperlukan peran dari Pemkab Loteng untuk membentuk TPAKD,” pungkasnya. |dk