Armani yang memimpin warga mengatakan akibat dari mundurnya seluruh staf dan sekdes serta Kaur berdampak buruk pada pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat saat ini kebingungan untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan termasuk juga mengurus beras rakyat. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan maka pemda harus segera turun tangan.
"Masyarakat butuh pelayanan, kalau dibiarkan maka akan ada gejolak dimasyarakat, harus segera disikapi" jelasnya.
Menurut dia, pengunduran masal dilakukan oleh aparatur desa dilakukan saat kepala desa tengah mengikuti pelatihan. Selain itu pengunduran diri dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. "Bagi kami tak soal mereka mundur tapi harus ada etikanya, untuk itu kami minta agar pemkab segera cari penggantinya sementara agar pelayanan tak terganggu, kami juga tak ingin mereka balik lagi ke kantor desa setelah mundur" ungkapnya.
Selain masalah pelayanan, masalah lain yang dituntut warga adalah transparansi anggaran dana desa. "Kami sudah datang ke inspektorat, kami minta diaudit dan harus transparan, apakah ada pelanggaran atau tidak" ungkapnya.
Bukan itu saja masyarakat minta agar kantor desa segera dibangun. "Kantor sudah dirusak untuk bangun baru, sementara sampai saat ini belum dibangun, kades baru tentu tidak akan bisa bangun" jelasnya.
Sebenarnya masyarakat tidak butuh kantor megah, tapi yang dibutuhkan adalah kesejahteraan masyarakat. "Tidak ada artinya bangunan megah namun rakyatnya tak sejahtera" tegasnya.
Sementara itu Kadis DPMD Kabupaten Lombok Tengah Drs.Jalaluddin mengatakan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti sebab kebutuhan masyarakat desa sangat tinggi menyangkut dokumen kependudukan dan kebutuhan lainya. Untuk itu pihaknya akan memanggil kepala desa dan staf desa yang mundur tersebut untuk dipertemukan. "Kedua belah pihak akan kami panggil untuk selesaikan masalah ini" jelasnya.
Sedangkan Camat Praya berjanji akan segera menurunkan pegawainya untuk membantu pelayanan di desa tersebut. Am