Ruang Diskusi Anak Lingkar ( RUDAL ) menggelar aksi demo terkait dugaan pungli terhadap program PKH yang di lakukan oknum-oknum yang tidak beranggung jawab terhadap program PKH yang bertempat di kantor Dinas Sosial dan Kantor Cabang BRI kabupaten Lombok Tengah.
Masa diperkirakan sejumlah 10 orang dengan Korlap, Rian Supriadai dan
Kordum, Kusuma Wardana itu melakukan orasi di Dinas Sosial maupun Kantor Bank BRI.
Mereka meminta kepada kepala dinas Sosial untuk mengusut tuntas yang terjadi di Janapria yang melibatkan salah satu oknum PHK berinisial SW. Meminta kapolres Lombok Tengah untuk terjun langsung menangani oknum PKH tersebut serta meminta kepada kepal dinas sosial dan Polres Lombok Tengah mengusut tuntas kasus BUTAB dan KKS yang belum di terima oleh masyarkat penerima PHKnamun sudah terjadi transaksi.
Disamping itu mereka menuntut agar Stop bank BRI sebagai penyalur bantuan PKH serta Stop Bulog sebgai suplayer beras BPNT program PKH
Kkorlap Rian Supriadi dalam orasinya mengatakan, Program Kementrian Sosial sejak 2016 waktu itu melalui kantor POS namun pada thn 2017 bang BRI mendapatkan tender dari program pencairan PHK ini dan terjadinya pungli dan penyelewengan oleh pihak / oknum bank BRI tetapi pemotongan pertama kali ada di pihak BRI.
Jumlah masyarkat yang menerima PHK yaitu 684180 setiap tahun bertambah dan itupun setiap warga di potong oleh sistem rata Rp.2,500 - Rp.10.000 ribu.
Jika di kalkulasikan kerugian negara mencapai 4 Miliar. "Jadi kami Mengecam pihak bng BRI sudah mengotori program bantuan PHK ini" ujarnya.
Di Kecamatan Pujut ada beberapa warga yang belum menerima buku tabungan Tetapi pencairan ini sdah di lakukan oleh agen agen BRI.
"Persoalan ini akan kami bawa ke ranah hukum secara resmi melalui LSM" ancamnya.
Selanjutnya pada pukul 10 .30 wita masa dari RUDAL bergeser menuju kantor Dinas Sosial
Kordum aksi Kusuma wardana mengatakan dari 2 lembaga dinas Sosial dan agen agen BRI di dinas dia mencurigai adanya pemotongan dan pungli yang membeban kan masyarakat dengan alsan admistrasi yang di potong 5000-10.000.
Di indikasikan bahwa dinas Sosial melalui agen-agen PHK tidak boleh membocorkan pemotongan yg terjadi kepada masyarakat.
"Kami meminta dinas sosial melakukan evaluasi dan mengecek kembali data-data agar bantuan ini tepat sasaran" jelasnya.
Perlu di ketahui program ini belum bisa mensejahterakan masyarakat karna ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dimana nominalnya 110 ribu dan masyarakat hanya menerima setengah dari itu dan di beri hanya beberapa butir telur yang sangat-sangat tidak masuk akal dengan pendapatan bantuan PHK.
Mereka meminta untuk dinas Sosial membuat surat rekomendasi untuk memberhentikan petugas /oknum yg melakukan pungli. Ag