Lombok Tengah, SN - Sikap arogan dan memaksakan kehendak yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan organisasi NW untuk mengganti nama Bandara Internasional Lombok ( BIL) Menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid mengusik telinga para sepuh atau ulama Nahdlatul Ulama Provinsi NTB. Para ulama itu menilai sikap memaksakan kehendak itu akan membuat disharmoni antar umat dan organisasi di provinsi NTB.
Bertempat di Kediaman Pimpinan Ponpes Qomarul Huda Bagu TGH.L.M.Turmuzi Badaruddin para ulama itu bertemu dan membuat kesepakatan menolak pergantian nama Bandara.
Rois Suryah PCNU kabupaten Lombok Tengah TGH. Ma'arif Makmun Dirangsa dalam kompresi Pers mendampingi TGH L.M.Turmuzi Badarudin mengatakan prihatin atas polemik bandara internasional Lombok tersebut. Bahkan jika saja tidak segera dikondisikan oleh aparat maka akan terjadi pertumpahan darah. "Hari Kamis kemarin, sekelompok masyarakat lingkar Bandara sudah bersiap siap melakukan penghadangan atas keinginan pemerintah mengganti nama Bandara, tetapi beruntung Beliau (TGH.L.Turmuzi Badaruddin -red) menelpon Kapolres dan Kapolda termasuk pak Dandrem agar tidak terjadi bentrokan" ungkapnya.
Masyarakat setempat sendiri bahkan sudah siap untuk memblokir akses masuk ke bandara dengan tiga Dam Truk berisi Batu Pecahan. Jika itu terjadi maka akan merugikan orang banyak. "Masyarakat Lombok Tengah merasa mereka telah memaksakan kehendak dan masyarakat kita masih mendengarkan nasehat dan petuah dari para ulama terutama beliau almagfurullah TGH L.M.Turmuzi Badarudin" ungkapnya.
Ketua Baznas Kabupaten Lombok Tengah itu menegaskan sejarah Bandara Internasional Lombok ini sangat kelam. Adanya Perlawanan dari kelompok masyarakat yang tidak menginginkan adanya Bandara dan dari kelompok pro bandara membuat Kapolres waktu itu Maningkajaya kerepotan. Sementara ulama waktu itu berdoa kepada Allah agar pembangunan berjalan lancar. "Ratusan terop kita pasang, ratusan tuan guru dan ulama berzikir dan berdoa sehingga pembangunan itu berjalan lancar. "Jadi saya saksi sejarah bagaimana beratnya proses pembangunan bandara ini, kami di kawal oleh Kapolres, Kapolsek waktu itu" ujarnya.
Sekarang setelah jadi ada sekelompok orang akan memaksakan kehendak untuk mengganti karena itu para ulama menolak pergantian nama BIL. "Biarkan saja nama BIL sebab sudah mewakili semua Kabupaten Kota di Lombok, dan kebetulan daerah kita ketempatan lokasi pembangunan bandara, jadi tidak perlu diganti" jelasnya.
Untuk menindaklanjuti aspirasi para ulama Kabupaten Lombok Tengah, pihaknya akan segera mengirim surat kepada Menteri Perhubungan, Kepada Wakil Presiden bahkan Kepada Presiden. "Kami akan antar secepatnya untuk menghindari pertumpahan darah, itulah yang menjadi alasan kami kenapa kami bertemu di Ponpes Qomarul Huda Bagu bukan di Kantor PCNU, ada nilainya kenapa di kediaman beliau kita bertemu" ungkapnya.
Para ulama NU dan ulama lainnya di provinsi NTB meminta agar pemerintah segera menyikapi persoalan ini agar tidak terjadi pertumpahan darah. Lth01
