Lombok Tengah, SN - DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendukung Pemda melakukan refocusing atau pengalihan anggaran dengan catatan gokil pikiran dewan itu tidak dibabat habis.“Kami berharap eksekutif dan legislatif untuk saling memahami bahwa kami memiliki kewajiban terhadap konstituen dan merupakan amanah undang-undang,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lalu Sarjana di kantornya Rabu 17/3.
Politisi PKB ini menyadari refocusing anggaran pemerintah pusat memang terdampak Covid-19. namun, Ia berharap masyarakat tidak salah kaprah dengan pokir itu sendiri. "satatement yang sedikit-sedikit menyinggung tentang anggaran Pokir Ini persepsi yang keliru. Pokir bukanlah semata mata untuk personal anggota, tetapi perlu diingat bahwa undang-undang mengamanahkan kita untuk melakukan penyerapan aspirasi lewat dua hal yaitu Musrenbang dan Reses,” katanya
Menurutnya, Pokir sesungguhnya bukan untuk anggota tetapi aspirasi yang harus tereksekusi, karena masarakat sudah menunggu, Tidak ada beda hasil Musrebang dengan hasil Reses. Keduanya sama-sama aspirasi yang harus pertanggungjawabkan di masarakat.
Ia menjelaskan dua sumber aspirasi masarakat Loteng inilah yang dipadukan hingga menjadi program utuh pemerintah daerah. Dalam hal ini RPJMD yang dituangkan di APBD yang disahkan DPRD menjadi program masarakat Loteng.“Intinya kami dukung segala langkah Pemda Loteng dengan situasi serba sulit ini, tentu dengan tidak mengabil keputusan sendiri,” imbuhnya
Ditambahkan, dengan anggaran yang dibutuhkan 119 miliar. Sementara yang sudah ada 20 miliar. Artinya masih banyak kekurangan sesuai dengan perintah pusat yangg notabene 8%, anggaran DAU kena refocusing.Tentu kekurangan ini yang perlu dipecahkan bersama sama. "Pos-pos mana yang harus direfocusing di masing-masing OPD. Demikian juga Sekretriat Dewan dan anggaran belanja lainnya di DPRD Loteng seperti perjalan dinas, kami tidak menutup diri itu dilakukannya refocusing,” kata Lalu Sarjana. Lth02