Lombok Tengah, SN - Bupati Lombok Tengah berhasil meyakinkan Belasan anggota DPR RI komisi V yang berkunjung ke Lombok Tengah terkait dengan vitalnya pembangunan Dam Mujur bagi kesehatan petani. Bupati menjelaskan panjang lebar kenap Dam Mujur harus dibangun, dampaknya seperti apa, dan alasan masyarakat menolak pembangunan.
Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri sedikit menyorot surat penundaan yang dibuat oleh Bupati Suhaili waktu itu yang ditampilkan lagi oleh BWS saat audensi dengan Komisi V. Bupati mengatakan sebenarnya surat penolakan itu tak penting ditampilkan lagi sebab akan jadi perdebatan ditengah masyarakat. "Pak Bupati waktu itu menulis surat untuk menunda karena persoalan politik, kalau tidak ada penundaan maka akan ada gejolak besar di masyarakat. Kita tak mungkin lanjutan dan terlalu bodoh kita tunda. Makanya kami berharap tak ditampilkan surat Bupati itu" kata Bupati dihadapan 18 anggota Komisi V DPR RI di Kantor Bupati Lombok Tengah Kamis 30/6, 2022.
Bupati menjelaskan perencanaan pembangunan Dam Mujur dimulai Tahun 69 artinya sudah 50 an tahun. Bendungan adalah leading sektor kementrian bukan pemerintah daerah. Studi amdal sudah dilakukan, laraf sudah berapa kali dilakukan. Soal ada masalah Bupati mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dan memang butuh komunikasi intensif dengan masyarakat. Pemerintah tidak pernah sengsarakan rakyat. Izin izin sudah semua selesai. Pembebasan tanah sudah dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah walaupun sedikit. "Koordinasi dan konsultasi sudah kami lakukan baik dengan pusat dan pihak swasta. Kenapa mereka tak mau karena sudah capek dijanjikan sudah 45 tahun. Turun sosialisasi kemudian hilang, turun hilang lagi sehingga mereka tak percaya lagi" kata Bupati
Yang membuat Bupati sedih dan meras dianak tirikan pemerintah pusat adalah saat pemerintah pusat mengumumkan proyek strategis nasional. "Tahun lalu pemerintah pusat umumkan proyek nasional ternyata Dam Mujur kami tak masuk. Kami nangis dan dan sedih, Dam Mujur tak masuk proyek strategis nasional. Seharusnya kita lebih dahulu ketimbang Meninting" ujarnya sedih.
Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah M.Tauhid. menimpali, secara teknisi rencana sejak tahun 1969. Upaya yang sudah dilakukan yakni konsiliasi dan komunikasi. bukti bahwa DAM Mujur sudah masuk dalam rencana pusat terlihat di dokumen RPJM nasional 2019 . Bahkan masuk Renstra nomor 13 tahun 2019. Namun politikal will pemerintah pusat belum terlihat dan kita perlu perkuat lagi" katanya.
Untuk diketahui kata Tauhid, PAD Kabupaten Lombok Tengah sangat minim hanya Rp.315 milyar sedang APBD Kabupaten Lombok Tengah hanya Rp. 2 Triliun lebih sehingga sangat tak mungkin bangun bendungan. "Ini mimpi kami yang belum terselesaikan" jelasnya.
Kedatangan para legislator Senayan itu dalam rangka kunjungan spesifik di Provinsi NTB. "Ini rapat terlengkap sebelumnya belum pernah dalam setiap kunjungan kami selengkapnya ini, rapat di Senayan seperti pindah ke Lombok Tengah" Kata H.Andi Iwan Darmawan Aras Wakil Ketua Komisi V selaku pimpinan rombongan.
Hadir mendampingi Komisi V Direktur Bendungan dan Sungai Dirjen Pemberdayaan Sumber Daya Air dan Sungai Kementrian PUPR, Kepala Balai Jalan.
H.Andi mengatakan kedatangannya ke Lombok Tengah untuk mengetahui seperti apa kondisi yang terjadi di lapangan terkait dengan Dam Mujur. Komisi V sendiri sudah banyak mendukung Pembangunan Bendungan dan salah satunya adalah Dam Mujur. Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung ketahan pangan. Rencana pembangunan dilakukan dengan biaya APBN dan sumber lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. "Kedatangan kami bertujuan ingin diskusi dengan pemerintah daerah terkait dengan perecanaan Pembangunan dan kondisi dilapangan terhadap investasi dan apa yang menjadi kendala. Akan mendengar langsung progres Pembangunan Dam Mujur baik dari Bupati, Kementrian PUPR maupun dari masyarakat" kata Politisi PDIP itu.
Deputi Bendungan dan Sungai pada Dirjen Sumberdaya Air Kementerian PUPR Airlangga Marjono mengatakan
Bendungan Lokon atau Mujur sudah sangat lama dan ditunggu-tunggu manfaatnya. NTB adalah terbanyak di Indonesia punya Bendungan. Ada 900 Embung dan 34 Bendungan. Dari semua Bendungan yang ada sekarang sudah lampaui umur layanan yang harus diperbaiki. Bendungan Pengga dan Batujai akan diremedial akan dikembalikan fungsinya seperti pertama kali. Ada juga rehabilitasi HLD akan dikembalikan fungsinya seperti semula.
Hendra Kepala BWS NTB 1 menambahkan Loteng termasuk dalam daerah kering, sedangkan daerah basah Kabupaten Lombok Barat. Pola pendistribusian air dengan sistem HLD yakni menggabungkan antar Bendungan mulai dari Dam Meninting kemudian menyalurkan air ke Lombok Tengah ditampung di Bendungan Batujai dan Pengga dan terakhir ke Mujur.
Studi sejak tahun 69 laraf tahun 2008, FS tahun 2014. Studi AMDAL 2016 tak tuntas, review tahun 2018 juga tak isa dilanjutkan, proses laraf juga tak bisa dilakukan karena adanya perbedaan Pendapat di masyarakat sehingga tak bisa dilanjutkan.
Tampungan air Dam Mujur 20 juta kubik, 2800 meter panjang dan luas genangan 514. 394 hektar lahan yang akan dibebaskan sementara Pemda baru 4,4 hektar sudah.
Permasalahan dihadapi tahun 2020 tim survei tak diijinkan masuk karena minta penjelasan dan meminta siapa yang bertanggung jawab pembebasan dan harga. Akhirnya Bupati waktu Suhaili meminta penundaan. Tahun 2015 dibebaskan 4,4 hektar oleh Pemda tahun 2022 sudah koordinasi dgn proses laraf dan sudah koordinasi dgn bapeda soal laraf.
Biaya estimasi 2014 1,5 trilyun skerang 2,3 Trilyun harga sekarang.
Deputi Bendungan dan Sungai menambah kan pembebasan tanah memang berporses, rata rata jangka waktu 2 tahun pembangunannya.
Biaya pelaksanaan konstruksi rata rata 1,6 Trilyun dari semua bendungan. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan 5 tahun.
Skema pengadaan tanah sepanjang yang biasa di alami, ada tanahnya yang sudah siap dibebaskan Provinsi dan oleh Kabupaten.
Kronologi perencanaan tahun 69 bahkan sudah tercantum di dokumen resmi di wilayah pengelolaan air dan sungai dan sudah terprogram, jadi proses bendungan agak makan waktu dari teknisi admistrasi danain sebagai nya.
"Kami akan potret terkini kondisinya seperti apa akan kami sampaikan ke DPR.
Untuk memasukkan di PSN ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Menko ekonomi
Harus diselesaikan di 2024 dan itu sangat berat" jelasnya.
Suryadi Jaya Purnama Anggota DPR RI Dapil Lombok mengakui konsolidasi di daerah masih kurang, meski demikian dirinya akan terus berjuang. " kita akan berjuang di komisi dan lintas partai. Kalau hasil pemaparan yang tadi masalahnya ada di internal NTB. Dari 5 desa tinggal satu yang menolak. Saya secara pribadi akan mengawal agar terealisasi" tegasnya.
Mulyadi Fraksi Gerindra mengatakan tak ingin hanya eforia pada perhelatan Akbar Moto GP akan tetapi masyarakatnya mengalami kemiskinan akibat hasil pertanian minim. Seharusnya pemerintah juga memikirkan petani.
"Kita hormati aturan main pembiayaan tetapi tolong jangan sampai proyek ini mubazir, jangan sampai eforia dengan Moto GP tetapi masyarakat kita menangis akibat kemiskinan itu" terangnya,
Alimukt menambahkan, tidak mengurangi rasa hormat kepada desa yang masih bermasalah, dia mengajak selesaikan secara bersama, duduk bersama selesaikan. Tolong dinormalisasi bendungan akibat pendangkalan. Lokon sangat berfungsi secara pribadi berharap agar bisa diselesaikan secepat mungkin. Kades bisa sampaikan ke masyarakat dan sosialisasi agar masyarakat bisa nikmati air ini. Banyak manfaatnya bendungan bisa jadi obyek wisata. Alirannya juga bisa dimanfaatkan untuk karamba, danpak bendungan sangat banyak. Merubah cara pikir kita bangun daerah kita. Berharap sesuai namanya Mujur, beruntung lancar. "Sebagai pimpinan banggar akan saya sampaikan dan bantu. Kami tidak akan diam. Loteng bagian dari Indonesia dari 544 kabupaten kota di Indonesia" ujarnya
Dr. Ali menambahkan Petani sejahtera maka solusinya adalah bendungan, sebagai sebuah legasi maka semua anggota dewan mendorong dan sepakat mewujudkan yang menjadi cita cita Bupati. "Jangan sampai hadir disini, lalu tahun depan masih ada masalah maka salahnya di kita, saya mendukung dan sepakat wujudkan mimpi masyarakat Lombok" jelasnya. Petani kalau sudah tak beli solar maka lumayan untung. Problemnya bendungan diwujudkan atau tidak,, "kita harus bantu petani agar tak beli solar, caranya cukupi airnya. Kalau PUPR bisa bangun maka hemat energi bagi petani. Tergantung PUPR kalau tak sekarang maka tahun depan dibangun" pintanya
Dr. Hamka, selesaikan masalah di masyarakat dahulu. Apa perlu negosiasi, siapa yang bebaskan tanah. Jangan dianggap komisi V bisa selesaikan masalah. "Silahkan jelaskan secara tertulis kepada kami, 394 yang harus dibebaskan. Saya ingatkan PUPR apa yang bisa kita selesaikan sampai 2024. Ayo selesai kan dulu ini, hasil ini jadi pembahasan khusus. Tahun depan kan tidak mungkin sebab ada devisit tahun 2023" ungkapnya.
"Kewajiban kita adalah mencarikan sumber pendanaan, kalau APBN penuh, pasti tidak bisa, saya minta peran BWS untuk singkronosasi selesai kan masalah dulu. Bawa ke pusat sebagai proyek prioritas skala Nasional" jelasnya
Sri Wahyuni, akan bawa ke rapat khusus,, pengalaman suaminya saat jadi Bupati bangun bendungan Bendo Ponorogo Jatim. Perjalanan itu mengalami kendala terutama pembebasan lahan. Negosiasi memang rumit terutama soal pembebasan,,sangat kompleks masalahnya."pintar pintar pak Bupati bernegosiasi dengan masyarakat nanti. Harus kerja keras ke bawah. Saya yakin bisa dibangun cepat asal tidak ada masalah dibawah. Tidak ringan memang makanya harus kerja keras" katanya.
Wakil ketua komisi V. H. Andi Iwan Darmawan Aras M.Si menegaskan permasalahan utama adalah pembebasan tanah, ini harus diselesaikan. Kendalanya adalah lahan upaya mediasi.
Sekarang ini dibutuhkan Politikal will atau niat dari kementerian, kalau sampai sekarang belum dilakukan maka dia menilai pemerintah tidak serius. Soal dana banyak melalui APBN, dari PSN, Elman, SBSN, KPPU, Loan dan swasta murni dan lain sebagainya. "Kami minta komitmen bapak direktur soal ini, jangan sampai bendungan sudah diresmikan lahannya.asih belum beres. Hasil kunker ini kasi masukan ke pak Mentri agar dimasukkan dalam PSN itu nanti" kata Andi
L.Wing Haris Kasta, mengatakan perlu di sampaikan bahwa modal utama adalah dukungan dari Bupati. Tidak ada good will dan poltikal Will dari pemerintah daerah dan DPRD waktu itu sehingga tidak bisa selesai. Bukan penolakan tetapi masyarakat bosan dijanjikan. Munculnya karena meraka menuntut tiga hal, siapa yang bertanggung jawab butuh jaminan. Kalau direlokasi kemana akan direlokasi, dan berapa dibayar. "Jadi kebanggaan kami komisi V datang ke daerah kami untuk dengar harapan masyarakat kami" jelasnya.
Diakhir diskusi Pimpinan Rombongan Andi Iwan Darmawan Aras menginginkan agar Kementrian PUPR adil dalam hal ini sebab berapa banyak Bendungan yang sudah dibangun pemerintah dengan biaya 3-4 triliun namun tidak ada masalah, nah pada giliran Bendungan Mujur dengan biaya tak seberapa lalu tak bisa dilakukan. "Kita harus adil, ini kan tak seberapa biayanya, masa tak bisa selesaikan, kita berharap paling cepat 2023 dan paling lambat 2024" ungkapnya.