Lombok Tengah, SN - Minimnya perolehan pajak parkir dari pelaksanaan WSBK DAN MotoGP tahun 2021 lalu, menimbulkan pertanyaan ditengah masyarakat Lombok Tengah dan pemerintah daerah lantaran pajak yang diperoleh pemda dari penjualan tiket dan parkir jauh api dari panggang. Target awal 30 persen dari hasil penjualan tiket dan parkir membuat pihak ITDC meradang, sebab mereka menilai terlalu tinggi prosentase. Pemerintah kemudian menurunkan prosentase penerimaan PAD dari dua aitem tersebut menjadi 15 % namun nyatanya tidak mencapai target yang disepakati, muncul pertanyaan berapa sebenarnya total pendapatan uang dari hasil jual tiket dan parkir. Atas dasar itulah Pemda Loteng tak ingin lagi berasumsi macam macam soal pendapatan sebenarnya dari ITDC karena itu untuk melakukan monitoring serta menekan kebocoran potensi PAD, Pemda membuat dan mengembangkan teknologi informasi dengan Aplikasi Smart Tax dan Smartgov.
Selain mengembangkan aplikasi Smart Tax dan Smartgov Pemda Lombok Tengah juga berencana akan menggandeng BPKP untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan event MotoGP dan WSBK sehingga pajak yang dibayar lebih transparan.
"Selain inovasi dalam Teknologi Informasi (TI) Pemda Lombok Tengah akan melakukan join audit dengan BPKP terhadap penyelenggaraan even MotoGP dan WSBK untuk memastikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan tarif pajak parkir dan untuk transparansi penyelenggaraan" kata Bupati Lombok Tengah dalam sambutannya pada paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi di ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah Senin 5/9/2022.
Bupati juga menanggapi kritikan fraksi Fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah terkait rendahnya capaian PAD Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu dalam rangka optimalisasi kontribusi pendapatan asli daerah terhadap PAD, regulasi, kualitas maupun kuantitas SDM yang cukup dan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai. terutama dari SDM yang saat ini memamang mengalami kekurangan terutama juru pungut PBB-P2 yang sebagian sudah memasuki masa purna tugas. Tutupnya.
"Capaian pendapatan asli daerah saat ini masih belum optimal lebih karena dampak Vandemi Covid-19 masih dirasakan oleh pelaku pariwisata khususnya pihak Hotel yang masih melakukan recoveri terhadap fasilitas Hotel nya yang hampir selama Vandemi Covid-19 tidak beroprasi, sehingga angka visit rate Hotel masih rendah, kecuali pada event MotoGP dan WSBK cukup ramai tapi setelah itu visit rate Hotel kita rata-rata rendah." Jelasnya.
Untuk meningkatkan capaian terget PAD, LPB yang juga saat ini menjabat Ketua DPD GERINDRA NTB itu menjelaskan inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk monitoring serta menekan kebocoran potensi PAD dengan mengembangkan teknologi informasi dengan Aplikasi Smart Tax dan Smartgov
"Pencatatan dan monitoring transaksi Hotel/Restoran berbasis teknologi melalui penggunaan Smart Tax pada 61 Hotel/Restoran dengan online transaction monitoring (OTM) yang dapat dimonitoring secara real time, sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu Pemda Lombok Tengah juga telah mengembangkan aplikasi Smartgov untuk pengelolaan 11 jenis pajak daerah sebagai bentuk transparan dan meminimalisir kebocoran, ditargetkan tahun 2023 sudah dilaunching" tutupnya. Lth01
Narahubung:
-H. Lalu Pathul Bahri (Bupati Loteng)
-Forkopim