Lombok Tengah, SN - Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas kritik dan saran DPRD yang disampaikan melalui pemandangan umum fraksi fraksi pada hari kamis tanggal 22 juni 2023, terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022, dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Berkenaan dengan investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Sekretariat Daerah, dapat disampaikan bahwa dana bergulir tersebut adalah investasi non permanen yang telah dipindahbukukan sebagai dana bergulir di kelompok masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dana bergulir tersebut merupakan dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya.
Berkaitan dengan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tertagih, pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah akan melakukan upaya-upaya: (1) melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi di setiap kecamatan by name by address; (2) melakukan konfirmasi piutang terhadap wajib pajak dan retribusi, (3) melaksanakan kegiatan penagihan piutang di setiap desa yang didampingi oleh aparat penegak hukum dan disupervisi secara langsung kepala Bapenda dan sekretaris daerah, (4) melakukan pemilahan terhadap piutang pajak pbb-p2 yang tidak bisa tertagih.
"perkembangan sampai dengan hari ini, piutang pajak daerah yang tersaji dalam neraca tahun anggaran 2022 telah tertagih seluruhnya, kecuali piutang pajak daerah PBN-P2, yang saat ini sedang dalam proses penagihan secara intensif.
adanya keterlambatan dalam pengisian direktur utama perumda tirta ardhia rinjani disebabkan atas perubahan regulasi yaitu peraturan kepala daerah tentang tata cara pemilihan direksi perumda yang baru saja diselesaikan. pengisian jabatan direktur utama perumda tirta ardhia rinjani akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. sedangkan pembayaran gaji ke-13 untuk karyawan pada perumda tirta ardhia rinjani direncanakan akan dibayarkan pada bulan juli mendatang.
Data luas areal produksi komoditas tanaman pangan dan data potensi lestari sumber daya perikanan tangkap yang disajikan dalam ranperda pertanggungjawaban apbd tahun anggaran 2022 sumber data bps kabupaten lombok tengah sampai dengan tahun 2020.
Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten lombok tengah dalam rangka pencapaian target pendapatan asli daerah pada tahun 2022.
Masih belum optimalnya atau masih rendahnya pencapaian target pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak daerah secara umum disebabkan adanya ketidaktercapaian realisasi target pajak hiburan yang sangat signifikan mempengaruhi secara keseluruhan persentase realisasi sektor pajak daerah, serta ketidakcapaian realisasi target PBN-P2 yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak serta updating data dan penilaian kembali njop wajib pajak yang dilakukan belum secara menyeluru, sedangkan rendahnya pencapaian realisasi pad dari sektor retribusi daerah disebabkan masih belum optimalnya upaya penagihan dan pengendalian internal pada masing-masing perangkat daerah pengelola.
"Sehubungan dengan hal tersebut, dapat saya sampaikan pula bahwa :tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi prioritas pemerintah daerah ke depan dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan sosial budaya wajib pajak serta pentingnya menggandeng pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan" ujarnya
Pemutakhiran database wajib pajak dan database potensi PAD yang akurat penting untuk meningkatkan validitas dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Kondisi sumber daya manusia yang masih kurang, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas perlu ditunjang oleh sarana prasarana penunjang yang memadai.
Reward and punishment terhadap wajib pajak maupun terhadap aparatur, perlu diberlakukan ditunjang dengan penyempurnaan regulasi.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah, antara lain: (1) penggunaan data potensi pajak dan retribusi sebagai target pendapatan secara konsisten; (2) updating database potensi pajak daerah maupun retribusi daerah secara menyeluruh; (3) perbaikan tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan sistem terintegrasi, mulai dari proses :
Pemungutan; dengan memberikan pelatihan bagi petugas pemungutan terkait regulasi terbaru, tata cara penagihan yang baik, benar, tepat jumlah, tepat waktu serta peningkatan komitmen anti korupsi.
Pembayaran; dalam transaksi PBN-P2 dilakukan pencetakan stts (surat tanda terima setoran) saat membayar (tidak lagi pencetakan stts dilakukan secara massal), menggunakan transaksi non tunai untuk semua pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan pelayanan dengan berbagai alternatif kemudahan sistem transaksi pembayaran melalui debit bank, pembayaran qris atau mobile banking, pembayaran melalui ritel modern, aplikasi e-commerce atau marketplace serta pencetakan sspd (surat setoran pajak daerah) seluruhnya by sistem.
Pengendalian dan evaluasi; dengan mengintensifkan pengendalian digital kepada objek pajak dan pihak internal pemungut pajak melalui pemasangan smart tax pada sejumlah hotel dan restoran atau penggunaan aplikasi yang ada pada hotel restoran guna memudahkan monitoring transaksi secara online (otm) untuk mengurangi kehilangan pendapatan serta evaluasi berjangka dan ketat terkait penerimaan pajak per wajib pajak baik di eksternal maupun internal pengelola pajak dan retribusi. evaluasi juga dilakukan terhadap tata kelola sistem penagihan, penataan administrasi melalui pengawasan secara berkala serta rekonsiliasi inter dan antar perangkat daerah.
Pelaporan; yang dilakukan melalui digitalisasi dengan menggunakan sistem dari hilir sampai hulu sehingga tersaji data yang lebih akurat.