Pengadaan.web.id - Calon Gubernur DKI Jakarta petahana no urut 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak setuju dengan kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono, yang kembali menganggarkan dana hibah untuk Badan Musyawarah (Bumas) Betawi.
Rencananya, Bamus Betawi mendapat hibah sebesar Rp 5 miliar pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017. Ahok mempertanyakan bentuk transparansi dari Bamus Betawi selama ini, hibah yang diberikan akan digunakan untuk apa.
Baca juga: Ahok Mempertanyakan Transparansi Dana Hibah Bamus Betawi Selama Ini
Sebagai ormas, kegiatan Bamus Betawi disokong dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta. Tahun ini, misalnya, Bamus Betawi mendapatkan dana hibah sekitar Rp 2,5 miliar.
"Tahun depan saya baca di berita mau jadi Rp 5 miliar lagi. Sekarang saya tanya, ormas Betawi, Bamus Betawi itu, ada transparansi enggak selama ini uangnya dipakai ke mana, terus dipakai di mana?" tanya Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).
Ahok membantah dengan tidak memberikan dana hibah kepada Bamus Betawi, bukan berarti dia tidak mendukung budaya Betawi.
Menurutnya, anggaran bisa langsung diberikan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pengembangan budaya Betawi, seperti Unit Pengelola Teknis (UPT) Setu Babakan.
"Kalau mendukung budaya Betawi, anggarannya ada semua di UPT Setu Babakan. Jadi tidak boleh atas nama ormas. Ormas Betawi dan budaya Betawi sesuatu yang total berbeda," tuturnya.
Ahok tak setuju Bamus Betawi diberikan dana hibah. Menurutnya, selain tidak transparan, beberapa waktu lalu Bamus Betawi juga malah bersikap politis dengan menyatakan gubernur DKI harus orang Betawi. Hal itulah yang dipermasalahkan Ahok.
"Bukan saya dendam. Naik ke mimbar, pidato, orasi politik, gubernur harus Betawi. Artinya, ormas apa pun yang tidak berdasarkan Pancasila, NKRI, Undang-undang Dasar 1945, maupun Bhinneka Tunggal Ika, maka ormas ini tidak layak dapat bantuan satu sen pun dari APBD/APBN uang rakyat. Itu prinsip saya," papar Ahok.
Sebelumnya, Soni Sumarsono memutuskan untuk tetap menganggarkan dana hibah buat Bamus Betawi. Sumarsono mengatakan, menghentikan dana hibah terhadap Bamus Betawi bukan hal tepat, karena hal itu menyangkut kebudayaan yang menjadi sejarah Jakarta.
Jika ada masalah dengan Bamus Betawi, Soni menilai, permasalahan itu diselesaikan dengan cara dialog, bukan dengan menghentikan dana hibah. Bamus Betawi memperoleh dana hibah sebesar Rp 2,5 miliar dari APBD-P DKI 2016. Rencananya, Bamus Betawi mendapatkan dana hibah sebesar Rp 5 miliar dari APBD DKI 2017.
"Jadi, mohon maaf, ini saya teruskan, tahun ini dapat Rp 2,5 miliar," kata Sumarsono.