 |
| Aliansi Mashasiswa Papua di Yogyakarta gandeng Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menggelar aksi demo damai di Bundaran Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada, Jumat, 03 Maret 2017. Dalam aksi ini, massa dilarang membawa poster atau mengenakan baju motif Bendera Bintang Kejora. Kemudian masa aksi juga membawa Poster yang berisi tuntutan. Tuntutan utama dalam aksi ini adalah mendukung 7 Negara Pasifik yang membawa masalah Papua ke Dewan HAM PBB. Juga setiap orasinya menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera memberikan ruang demokrasi sebagai solusi demokratis yaitu Hak Menentukan Nasib Sendiri.(Foto: Manfred/KM) |
Yogyakarta, (KM)--Aliansi Mashasiswa Papua Yoykakarta gandeng Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menggelar aksi demo damai di Bundaran Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada, Jumat, 03 Maret 2017. Aksi kali ini, untuk mendukung 7 Negara Pasifik Membawa Masalah Papua Ke Dewan HAM PBB.
Tujuh negara Pasifik yang tergabung dalam Koalisi Kepulauan Pasifik untuk Papua (PCWP) mendesak Dewan HAM Perserikatan-bangsa menyelidiki dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat di Jenewa, Swiss.
Untuk itu, Tulis FRI West Papua dan AMP dalam Penyataan sikap yang diterima media ini di lokasi, berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Rakyat Papua terjadi akibat kebrutalan militer Indonesia.
“Sejak pengumandangan TRIKORA oleh Ir. Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, militer (TNI-Polri) menjadi alat negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalau gejolak perlawanan Rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dari penjajahan,” tulis dalam pernyataan sikap.
Dijelaskan dalam pernyataan sikap, berbagai aksi brutal militer Indonesia terus berlanjut. Pada dekade 1980an hingga1990an, tepatnya 26 April 1984, terjadi pembunuhan terhadap tokoh nasionalis Papua, Arnold Clemens Ap. Pembunuhan itu disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG).
Kemudian pembunuhan terhadap DR. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996. Pada 10 November 2001 terjadi pembunuhan oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia (Kopassus) terhadap Ketua Dewan Presidium Papua (DPP) Theys Hiyo Eluay. Pada 14 Juni 2012 terjadi penembakan kilat terhadap Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni.
“Hingga kini, ditengah kisruh antara Indonesia dan Perusahaan Tambang Freeport, antara nasionalisasi perusahaan (IUPK) dan perpanjangan Kontrak Karya, di Intan Jaya, 600 orang luka parah dan 6 orang meninggal dunia akibat konflik dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Kandidat Kepala Daerah (PILKADA), yang berlangsung sejak 21 sampai 25 Februari 217. Sampai saat ini, para pemicu konflik belum di proses secara hukum,” ditegaskan lagi dalam pernyataan sikap mereka.
Selengkapnya baca: Dukung 7 Negara Pasifik Membawa Masalah Papua Ke Dewan HAM PBB, Ini Pernyataan Sikap FRI-West Papua dan AMP
Sementara itu, di lapangan beberapa masa aksi berganti-gantian orasi. “ Hidup Mahasiswa Papua, Hidup Perempuan Papau, Hidup Rakyat Papua yang lawan,” teriak salah satu dari FRI West Papua mengawali orasinya yang ditankap media ini.
“Kami, Rakyat Indonesia mendukung penuh kebebasan Rakyat Papua untuk merdeka atas tanah mereka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesai ini,” ujar tegas dalam orasi.
Matahari panas tidak membuat massa orasi lelah, mereka terus berorasi menyampaikan pendapat mereka di depan massa aksi yang disaksikan oleh Polisi dan organisasi Sipil (Pemuda Pancasila).
Bebera saat kemudian, Pantauan media ini, Pemuda Pancasila memancing amara kepada massa aksi dengan bahasa yang mengandung unsur ejekan.
“Pansila..Pancila..Pancasila..Indonesia, Papua....Merdeka...Papua....Merdeka,” saling adu mulut antar massa aksi dan Pemuda Pancasila.
Sementara itu, Pantauan media ini di lapangan, sejak pagi, Pukul 07.30 waktu Jogja, Polisi siap siaga di beberapa titik. Di depan Asrama Kamasan I, Jln. Kusumanegara, dengan Mobil Shabara 4 unit stanby. Kemudian di Bundaran UGM, dlengkap dengan mobil tahanan, Motor serta Mobil Lantas. Sebelum massa aksi turun Polisi lebih dulu berada di titik kumpul yang diajukan massa aksi kepada Kepolisian.
Kemudian, media ini menyaksikan langsung di lapangan, Kepolisian melalui pemuda Pancasila, mengancam seorang massa aksi yang lagi sibuk membagikan press release kepada penguna jalan. Pemuda Pancasila kembali melakukan tindakan represip kepada mahasiswa Papua.
Mahasiswa Papua, Derek dikeroyok oleh pemuda pancasila, saat Derek membagikan press release tersebut.
Kejadian ini, membuat situasi memanas, namun pihak LBH meminta kepada pihak kepolisian untuk mengamankan situasi tersebut. Kejadian ini, bermula saat, derek mengenakan slayer motif BK.
Selain dirampas, Derek sempat kena pukulan dari beberapa orang dari pemuda pancasila.
Dan setelah situasi mulai reda, di depan Polisi, Ormas dan Penguna jalan yang sempat macet beberapa menit. Melalui koordinator aksi, membacakan pernyataan sikap. Lalu massa aksi diarahkan masuk menuju kampus UGM. Namun Polisi dan Pemuda Pancasila mengikuti massa aksi sampai masuk kedalam lingkungan kampus UGM.
Sementara itu, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua menuntut dan mendesak PBB beserta Rezim Jokowi-Jk untuk segera:
Pertama, Berikan Hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua. Kedua, Tutup Freeport dan berikan Hak penentuan nasib sendiri. Ketiga, Usut tuntas kasus pelanggaran Ham di Papua
Keempat, Tarik militer (TNI-POLRI) organik dan non organik dari tanah West Papua. Dan kelima, Usut tuntas aktor koflik sengketa Pilkada di Intan Jaya.
Liputor: Manfred/KM