MATARAM,Sasambonews.com,- Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Mataram Agus,M.Si selasa
kemarin mengungkapkan bahwa jika benar SK Ketua Gerindra NTB jatuh ditangan Ridwan Hidayat kaka dari Ahyar Abduh belum tentu memuluskan dukungan penuh dari Gerindra untuk Pilgub NTB 2018. Sebab Partai besutan Prabowo Subianto ini dalam memilih selalu mengendepankan pemilihan demokratis.
Menurut Agus , belum bisa memastikan siapa yang akan mendapatkan SK sebagai ketua Gerindra ,karena beberapa waktu lalu ada isu Wilgo telah ditetapkan kembali sebagai ketua DPD."Saya belum dapat memastikan siapa yang mendapatkan SK sebagai ketua DPD Gerindra yang sebenarnya ya, karena beberapa hari yang lalu ada isu Wilgo telah ditetapkan kembali sebagai ketua DPD. Tadi pagi mulai bereder isu Ridwan Hidayat akan menerima SK sebagai ketua DPD yang akan diserahkan tanggal 30 april. Saya kira kita harus menunggu kepastiannya,"pungkasnya.
Namun ,apabila benar Ridwan Hidayat menjadi ketua DPD Gerindra ,ini menurut Agus tidak pasti memuluskan Ahyar Abduh bisa menggunakan Gerindra."Jika benar Ridwan Hidayat yang menjadi ketua DPD ,saya kira tidak lantas Ahyar akan mulus dalam menggunakan Gerindra sebagai kendaraan politik. Mengapa demikian? Karena tentu saja partai gerindra memiliki mekanisme yang demokratis dalam memutuskan siapa bakal calon yang akan di usung dalam pilgub maupun pilbup Lobar ,Pilbup Lotim dan Pilkot Bima,"terangnya.
Sebaiknya Gerindra tidak baik mempertontonkan nepotisme dalam penjaringan calon Gubernur nanti."Saya kira partai Gerindra tidak baik, jika mempertontonkan nepotismenya dalam proses penjaringan calon gubernur. Agak susah kita hindari pandangan publik jika Ridwan Hidayat sebagai kakak kandung Ahyar Abduh lantas yang direkomendasikan sebagai calon gubernur adalah Ahyar Abduh. Ya sangat sulit kemudian menghilangkan tuduhan nepotisme di situ,"pungkasnya.
Meskipun secara politis memang tidak ada larangan. Sama halnya misalnya ketika SBY mengajukan Agus dalam pilkada DKI kemarin. "Hanya kesannya ada bangunan dinasti kekuasaan dan itu kurang baik menurut doktrin demokrasi,"tegasnya.