LOMBOK TENGAH, sasambonews.com.- Wakil Bupati Lombok Tengah L.Pathul Bahri mengatakan terkait masalah Dam Mujur hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Wabup saat menyampaikan jawaban atas pertanyaan dewan pada sidang laporan pertanggungjawaban pemerintah di Ruang sidang utama dewan Senin.
Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Tengah, Drs.Ruslan Turmuzi menyangsikan pembangunan dam Mujur bisa terealisasi. Sebab dari data yang ada, proyek dam Mujur tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dengan demikian kata Ruslan, proses penganggaran dam Mujur akan sangat sulit dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Selain tidak menjadi prioritas nasional, besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun dam Mujur juga menjadi kesulitan sendiri. Untuk pembebasan lahan saja, pemerintah harus menyiapkan dana puluhan milyar, belum lagi berbicara masalah relolkasi. Kalaupun akan dipaksakan, akan memakan waktu yang lama. Dengan berbagai perubahan pemanfaatan lahan di lokasi pembangunan,dam Mujur tentu direncanakan ulang.
Selain itu, dengan banyaknya alihfungsi lahan pertanian di wilayah Selatan, keberadaan dam Mujur dinilai tidak terlalu epektif. Contohnya, jika sebagian besar lahan di wilayah Selatan dialihfungsikan menjadi bangunan, tentu akan mengurangi lahan pertanian. Artinya, lahan yang akan diairi dam Mujur sangat sedikit. “Kalau sekedar mengairi lahan pertanian di wilayah Selatan saat ini, bendungan Batujai saja masih sanggup, untuk apa dam Mujur,” kata Ruslan di Praya, Minggu.
Tidak itu saja, salah satu yang akan menghambat dam Mujur adalah lemahnya komitmen pemerintah Lombok Tengah. Kalau memang Pemkab Lombok Tengah serius membangun dam Mujur, ruas jalan menuju Desa Lelong dihotmix seperti saat ini.
Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan isu pembangunan dam Mujur. “Dam Mujur hanya mimpi, ini jangan kita perdebatkan apalagi digunakan untuk menakut nakuti warga,” pungkasnya. |wis
