 |
| Foto: Dok, Prib, Mesias T/KM |
Oleh: Mesias Tatogo
OPINI, KABARMAPEGAA.COM – Sejak awal daearah Meuwo di mekarkan menjadi sebuah Kabupaten (Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire) belum adanya sosialisasi dari atasan (bupati) kepada jajaran (pejabat terkait). Kemudian kepada masyarakat terkait peluncunran dana yang selalu di turunkan setiap tahunnya mengakibatkan dana tersebut hilang di tangan (korupsi) karena belum adanya penjelasan, pemahaman terkait.
Penggunaan dana apa dan untuk siapa sehingga dana sekian yang selalu di luncurkan hanya semena-mena karena para pengguna dana tersebut belum tahu apa yang dia harus lakukan karena belum adanya penjelasan dari pihak terkait.
Di samping itu juga, yang menjadi faktor utama penghambat pembangunan dan kesejahteraan ialah pimpinan terkait tersebut banyak menjadikan uang negara sebagai hak gaji pokok yang dia harus terimah dan sebagai dana simpanan untuk persiapan pesta PILKADA.
Ada beberapa hal yang harus di perigatokam oleh pemerintah terkait, antara lain;
Pertama, Pembayaran Tenaga Honorer
Sebab, roda pemerintahan yang tak selalu berjalan sesuai dengan prosedur pemerintahan yang ada, bahkan dengan di kelabuinya uang negara tersebut banyak pihak yang menjadi korban. Misalnya; tenaga honorer yang ada di masing-masing instansi, gaji tidak selalu di bayarkan karena DPA yang di anggarkan tidak mencukupi untuk membayar hak tenaga honorer, bahkan banyak tenaga yang sudah menyelesaikan studinya pun menjadi korban karena ketika mereka melamar pekerjaan (tenaga honorer) di intansi terkait.
Yang ada hanyalah alasan belum adanya DPA untuk memabayar hak kalian dari pimpinan terkait, sehingga pembagian DPA ke masing-masing instansi terkait juga tak sesuai tenaga atau kebutuhan yang di perlukan. Sebab, hal sekecil ini juga harus di perhatikan sehingga tingkat penggangguran di beberapa daerah tidak meningkat.
Kedua, Dalam Kedudukan Jabatan
Seorang pemimpin harus tahu title dia itu apa, jangan asal memberi jabatan tanpa memandang title atau gelarnya, karena hal ini akan berdampak pada peraktek kerja di lapangan sehingga pejabat terkait selalu berjalan mondar mandir tanpa tujuan yang jelas.
Sehingga, bagi mereka yang memerlukan pejabat terkait pusing untuk mencarinya sehingga kesibukan mereka selalu tertunda karena tidak berada di tempat. Namun, hal ini juga harus di perhatikan agar kita saling melengkapi demi kemajuan daerah kita bersama.
Ketiga, Terkait Penggunaan Uang Negara
Uang negara, OTSUS yang slalu di luncurkan belum sampai pada masayarakat baru 20% itu pun di luncurkan begitu saja tanpa ada pemahaman mendetail terkait penggunaan dana tersebut sehingga rakyat bingung.
Apa maksud dan tujuan dari pemberian uang ini? Sehingga, dana tersebut hilang sekejap oleh pihak terkait, karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan itulah yang menjadi penyebab utama dalam kemunduran bahkan kurang sosialisasi dalam kelanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat setempatnya.
Oleh sebab itu, hal-hal kecil ini harus di perhatikan agar daerah yang kita mencintai menjadi daerah yang patut di teladani oleh daerah-daerah tetangga dalam hal pembangunan dan kesejahteraannya. (Muyepimo/KM)
*) Penulis adalah Pemerhati Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat