Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Syamsul Qomar menilai bahwa kebijakan tersebut berlebihan.Menurutnya, penutupan akses menuju Pantai Kuta, sama saja dengan menghalangi wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Tengah. Sebab salah satu tujuan utama kunjungan wisatawan ke Lombok Tengah adalah Pantai Kuta.
Saat ini kata Qomar, sebagian wisatawan, baik asing ataupun domestic mengeluhkan penutupan tersebut. Tidak hanya merugikan wisatawan, kebijakan tersebut juga tidak sejalan dengan promosi wisata yang dilakukan selama ini. “Selama ini kita giat mempromosikan wisata, tapi di satu sisi kita menghalangi wisatawan berkunjung ke obyek wisata, apa ini tidak lucu,” kata Qomar.
Selain itu, penutupan tersebut juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Dengan kurangnya kunjungan wisatawan, secara otomatis penghasilan pengusaha hotel, restauran, parkir dan usaha masyarakat lokal lainnya akan berkuran. Sehingga secara tidak langsung pemerintah daerah telah menghalangi matapencaharian masyarakat.
Kalau sekedar untuk kelancaran pembangunan Masjid Mandalika, pemerintah tidak mesti melakukan penutupan total. Masih banyak jalan lain yang bisa dibuka untuk wisatawan, tanpa mengganggu jalannya proyek.
Kalaupun wisatawan tidak diperbolehkan melewati jalur di depan lokais pembangunan Masjid Mandalika, pemerintah daerah bisa mengarahkan lalu lintas melalui jalur-jalur di sekitar Pasar Seni. “Yang jelas banyak jalan alternatif yang bisa dilalui,” jelasnya.
Kalau memang pemerintah daerah serius membangun pariwisata, seharusnya lebih fokus pada persoalan yang lebih penting. Seperti masalah keamanan di daerah wisata yang semakin mengkhawatirkan. Perlu diingat kata Qomar, sampai saat ini berbagai tindak kejahatan masih banyak terjadi di daerah wisata yang semestinya harus segera diselesaikan. “Jangan malah kita membuat kebijakan yang keliru,” ujarnya.
Bagaimanapun juga lanjut Qomar, masalah keamanan jauh lebih penting dari sekedar pembangunan fisik. Karena tanpa adanya jaminan keamanan, investasi di KEK Mandalika Resotr tidak akan terlaksana dengan baik.
Untuk itu kedepan pihaknya berharap kepada pemerintah daerah lebih teliti dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai keputusan yang diambil justeru menjadi bomerang bagi pengembangan pariwisata. |wis