LOMBOK TENGAH, sasambonews.com- Dinas Pendidikan (Disdik) Lombok Tengah, menegaskan tidak ada pungutan dalam pengeluaran SK Bupati bagi Guru Tidak Tetap (GTT). Penegasan tersebut menyusul adanya isu pungutan liar terhadap GTT di beberapa kecamatan.
Sekretaris Disdik Lombok Tengah, Lalu Muliawan yang ditemui di ruang kerjanya, Senin 14 mengatakan, SK bupati digodog secara profesional. Selama bekerja, tim verifikasi yang ditugaskan Disdik, baik di dinas maupun petugas lapangan tidak pernah meminta uang kepada GTT. Begitu juga Disdik, tidak pernah memerintahkan pungutan dalam bentuk apapun, apalagi kepada orang di luar tim. Jadi jika ada oknum yang meminta uang kepada GTT, jelas merupakan pelanggaran.
Perlu diketahui kata Muliawan, pengurusan SK bupati tidak dipungut biaya alias gratis. Penerima SK tetap mengacu pada standar kelayakan yang telah ditetapkan. Mulai dari lama mengajar maupun jenjang pendidikan, sesuai dengan Daftar Pokok Pendidik (Dapodik) dan fakta di lapangan.
Jika dalam Dapodik guru yang bersangkutan dinyatakan layak menerima SK, tidak ada seorang pun yang dapat merubah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada pihak-pihak yang mengaku bisa menginterfensi apalagi menentukan penerima SK, bohong besar. Dengan kata lain, tanpa menggunakan calo sekalipun, jika memang sudah layak pasti akan diakomodir.
Untuk mencegah terjadinya praktek percaloan, kepala sekolah dan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di masing-masing kecamatan ditekankan untuk memberikan informasi benar terkait pengurusan SK bupati. Yang tidak kalah pentingnya, dapat mengingatkan stafnya agar tidak bertindak di luar ketentuan.
Begitu juga GTT yang mengetahui praktek pungli juga diminta segera melapor ke Disdik, tentunya disertai bukti yang akurat. “ Jangan malah melindungi jika ada yang terbukti melakukan pungutan,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menjekaskan, dari 3.200 GTT di Lombok Tengah, yang berhak menerima SK bupati sebanyak 2.860 orang. Sebagai konsekuensi terbitnya SK tersebut, pemerintah daerah akan memberikan penghasilan tambahan melalui APBD. Dengan dana 2,8 milyar yang dianggarkan setiap tahunnya, masing-masing GTT akan menerima tambahan penghasilan Rp 100 ribu per bulan. Jumlah tersebut bisa saja bertambah, tergantung keuangan daerah. “Yang jelas akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” terangnya.
Walaupun sedikit, semua itu harus dipandang sebagai penghargaan terhadap guru atas jasa-jasanya dalam mencerdaskan generasi bangsa. Untuk itu, ia mengajak semua pihak mengawal peoses penentuan SK bupati. “Mudah mudahan SK bupati bisa menjadi kado di hari kemerdekaan,” harapnya.
Sebelumnya, salah seorang staf di UPT Disdik Praya Barat diduga melakukan pungutan Rp 1,5 juta terhadap GTT. Namun Kepala UPT Disdik Praya Barat, Sutami, SH membantah informasi tersebut. “Saya sudah klarifikasi kepada yang bersangkutan tapi itu semua tidak benar,” ujarnya singkat saat dihubungi via handphone, Senin kemarin. |wis