LOMBOK TENGAH, sasambonews.com -Puluhan guru di sekolah swasta yang tergabung dalam Forum Sekolah Swasta , Kamis mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PRD) Lombok Tengah. Kedatangan mereka untuk menyampaikan unek-unek mereka mengenai berbagai persoalan di dunia pendidikan. Diantaranya penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP), SK Bupati dan berbagai persoaalan lainnya. Kedatangan mereka diterima Ketua Komisi IV, L.Supriadi, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), H.Sumum dan perwakilan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Praya, Hery Edi Prianto.
Ketua Forum Sekolah Swasta, Supardi Yusuf, S.IP, mengeluhkan sulitnya pencairan dana PIP di BRI yang dinilai terlalu berbelit belit. Mulai dari alasan belum sinkronnya data penerima dengan rekening sekolah, persyaratan yang kurang dan masih banyak lagi alasan lain yang disampaikan pihak bank. Bahkan saat ini, proses pencairan sudah melanggar aturan. Saat ini, dana PIP dibagikan langsung kepada siswa oleh pihak bank. Padahal sesuai petunjuk tekhnis, yang berhak membagikan dana PIP adalah pihak sekolah. Jika dibagikan langsung oleh pihak bank, dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan bagi siswa lainnya. Sebab yang memperoleh dana tersebut hanya sebagian kecil dari jumlah siswa. Karenanya, Supardi berharap agar penyaluran dana PIP dikembalikan sesuai petunjuk tekhnis yang yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Supardi juga mengeluhkan pembagian SK Bupati yang dianggap telah melukai perasaan guru yang bertugas di sekolah swasta. Sebab dari 2.800 SK bupati yang dibagikan beberapa hari lalu hanya mengakomodir guru di sekolah negeri. Sementara guru yang bertugas di sekolah swasta hanya bias jadi penonton."Kami merasa tidak dianggap ada oleh pemerintah daerah," kata Supardi. Untuk itu, kedepan pihaknya berharap kepada pememrintah daerah agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua guru.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BRI Praya, Hery Edi Prianto mengatakan. proses pencairan dana PIP terus berjalan. Setiap hari, para petugas di bank bias melayani puluhan sekolah. Adapun keterlambatan yang seringkali dialami pihak sekolah, menurutnya sangat wajar. Sebab pencairan dana PIP tidak semudah pencairan dana nasabah umum. Sebelum melakukan pencairan, banyak data-data yang harus dipelajari terlebih dahulu. Bagi sekolah yang merasa dipersulit, disarankan berhubungan langsung dengan kepala unit."Kalau ada keluhan langsung ke kepala unit, atau bersurat," ujarnya.
Adapun kebijakan pembagian langsung dana PIP kepada penerima bertujuan untuk memastikan dana tepat sasaran. Hal itu menyusul adanya berbagai temuan di beberapa daerah. "Banyak sekolah yang menyelewengkan dana PIP. Agar tidak menjadi permasalahan, BRI pusat memerintahkan kami untuk membagikan langsung kepada penerima," jelasnya.
Dengan demikian, pihaknya menegaskan bahwa tekhnis penyaluran yang diterapkan saat ini tidak bisa diganggu gugat.
Sementara itu, Kepala Disdik Lombok Tengah, H.Sumum, M.Pd, mengakui masih banyak kekurangan dalam penyaluran PIP, terutama mengenai data penerima bantuan. Untuk mendapatkan data yang akurat, pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan Dinas Sosial (Disos) agar segera membenahi segala sesuatunya. Sementara itu, tekhnis penyaluran yang dilakukan BRI saat ini, dinilai sangat tepat. Bagaimanapun juga kata H.Sumum, sekecil apapun potensi penyelewengan yang bisa ditimbulkan, tetap harus diantisipasi.
Sedangkan mengenai SK bupati untuk guru yang bertugas di sekolah swasta, akan diupayakan. "Saya faham dengan aspirasi rekan-rekan, karena saya juga dulunya adalah guru. Tidak ada yang dianaktirikan, tapi memang anggaran kita belum cukup untuk mengakomodir semua guru, jadi mari kita bersabar," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV, L.Supriadi mendukung kebijakan yang diambil pihak BRI. Mengenai SK Bupati, kedepan pihaknya akan berupaya mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perlakuan yang sama bagi para guru di sekolah swasta. Namun demikian, semua itu tentunya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. "Yang jelas kami tidak akan tinggal diam. Apapun yang terbaik bagi pendidikan kami akan dukung," kata Spriadi. |wis