LOMBOK TENGAH, sasambonews.com - Fraksi fraksi di DPRD Lombok Tengah mulai terbelah terkait dengan rencana pemerintah mengajukan pinjaman Rp. 79 Milyar untuk pembangunan pasar moderen ber SNI di Kopang. Beberapa anggota dewan secara pribadi mendukung pemerintah daerah meskipun secara fraksi masih tetap menolak.
Fraksi Demokrat misalnya, antara Ketua DPC Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Ahmad Ziadi tetap menolak untuk menyetujui pinjaman tersebut sementara Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Syamsul Qomar menegaskan, dukungan terkait rencana pemerintah tersebut. Dukungan yang ia berikan terhadap usulan pembahasan pinjaman dalam sidang paripurna tersebut, tidak lebih dimaksudkan memberikan ruang kepada seluruh anggota dewan dan masyarakat untuk mengkaji secara teliti rencana pinjaman Rp 79 milyar tersebut. Karena baginya, setuju atau tidaknya terhadap rencana tersebut, harus melalui kajian yang matang. “ Kita ingin lihat seperti apa keinginan pemerintah daerah. Kan tidak bisa kita menolak tanpa melihat dan membedah persoalan ini secara mendalam,” kata Qomar.
Tapi yang jelas kata Qomar, seperti fraksi-fraksi lain di DPRD, Partai Demokrat tetap tidak menyetujui dengan rencana tersebut. “Kami memang belum setuju, tapi bagaimanapun juga persoalan ini harus kita harus bahas dulu,” pungkasnya
Karena dengan adanya pembahasan tersebut, seluruh aspek dan alasan yang disampaikan pemerintah daerah, tentu akan dapat dikaji oleh seluruh anggota dewan. Termasuk nantinya dengan menyerap aspirasi dari warga sekitar pasar Kopang.
Lebih lanjut ia menjelaskan, kalaupun ada sebagian angota dewan yang menginginkan sebagian dari total pinjaman tersebut dialokasikan untuk Dam Mujur, menurutnya sah-sah saja. Namun tidak lantas dengan mengorbankan atau menolak pembangun yang lain tanpa pernah mengkaji secara mendalam terlebih dahulu. “Saya yakin kita semua setuju jika Dam Mujur dibangun. Tapi untuk merealisasikan semua itu harus kita pikirkan bersama tanpa ada kepentingan masyarakat yang dikorbankan,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, H.Burhanudin Yusuf mengaku tidak mempersoalkan jika ada anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyetujui rencana pinjaman Rp 79 milyar untuk pembangunan pasar Kopang yang diajukan pemerintnah daerah saat ini.
Tapi yang jelas, secara kepartaian PKB masih tetap pada posisi awal yakni menolak jika dana Rp 97 milyar tersebut hanya dialokasikan untuk pembangunan pasar Kopang. Kalaupun nanti dalam pembahasan ada anggotanya yang mbalelo, tentu merupakan urusannya selaku ketua partai.
Untuk diketahui Burhanudin Yusuf punya kepentingan yang besar terhadap pembangunan Dam Mujur tersebut. Maklum politisi senior PKB itu adalah warga Mujur yang rumahnya tidak jauh dari lokasi pembangunan Dam Mujur. Wis