Menurut Satriawandi, penutupan itu wajib dilakukan karena danpaknya bagi pariwisata sangat buruk, bahkan danpak yang akan ditimbulkan tidak hanya berdampak bagi daerah saja akan tetapi dunia internasional akan mengetahui bagaimana buruknya Indonesia dalam mengelola lingkungannya. Hal itu sudah pasti akan berdampak kepada pariwisata oleh karena itu penutupan harus tetap dilakukan asalkan pemerintah daerah memikirkan nasip dari para penambang yang selama ini menggantungkan hidupnya melalui tambang emas itu. "Harus dikembalikan kepada fungsinya kawasan itu, namun juga harus kita pikirkan kehidupan selanjutnya bagi masyarakat kita, makanya kita minta nanti pemda menginventarisir apa saja aktivitas masyarakat sebelum menjadi penambang, kalau dia punya usaha kecil kecilan, kita bantu permodalan dan lain sebagainya, ini saya rasa langkah paling tepat" kata Satriawandi.
Satriawandi menjelaskan izin penambangan tidak pernah dikeluarkan pemerintah termsuk juga DPRD namun demikian masyarakat tetap melakukan penambangan padahal jika tidak ada izin maka daerah akan rugi sebab tidak ada penerimaan PAD dari penambangan itu. Disamping itu dalam melakukan penambangan, tidak bisa dilakukan sembarangan sebab harus tetap mengacu kepada tata ruang wilayah sementara lokasi penambangan ini tidak masuk dalam tata ruang wilayah karena itu harus ditutup namun demikian dalam melakukan penutupan pihak DPRD menyarankan agar jangan hantam kromo artinya harus lebih dahulu melakukan pendekatan dan juga memikirkan langkah selanjutnya. "Jangan grasak grusuk main tutup, harus ada komunikasi terlabih dahulu dari semua pihak, untuk itu kami berencana akan memanggil semua pihak terkait guna menyelesaikan masalah itu" katanya.
Satriawandi menegaskan, penutupan tambang itu tidak hanya dilakukan di Lombok saja akan tetapi di pulau Sumbawa penutupan juga dilakukan bahkan quary quary yang ada di pulau sumbawa juga sudah ditertibkan. "Beberapa quary sudah kita turun untuk cek ternyata banyak juga yang sudah mati izinnya, ad ayang lagi ngurus juga di provinsi" jelasnya.
Terkait dengan kurang geregetnya Dinas ESDM Provinsi dalam mengatasi persoalan tambang dan juga galian, Satriawandipun membantahnya. pihaknya melihat sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak ESDM dalam mengatasi maraknya tambang liar di wilayah NTB. "Sudah dilakukan sosialiasi kepada pengusaha, maupun masyarakat terkait penambangan itu oleh ESDM Provinsi" katanya
Melalui kesempatan ini, Satriawandi menghimbau kepada semua pihak termasuk masyarakat untuk sama sama berfikir tentang lingkungan hidup yang ada di kawasan itu, sebab jika lingkungan sudah rusak maka akan merugikan semua pihak. jangans ampai kerusakan itu diketahui oleh dunia luar sehingga akan menimbulkan persepsi buruk tentang sistim pengelolaan lingkungan maka itu akan memalukan, oleh karena itu baik masyarakat maupun pemerintah harus sama sama memikirkan langkah bersama untuk menuntaskan itu dengan tidak melanggar aturan. "Azas ketaatan hukum harus dikedepankan namun demikian azas keadilan juga harus juga diperhatikan pemerintah, jangan asal main tekan, maun presure sehingga yang terpenting adalah semua enak" jelasnya. Am