Koordinator Umum aksi bela pahlawan Himni Amin mengatakan pemda Lombok Tengah sengaja tidak mau menemui masyarakatnya padahal masyarakat datang tanpa menggunakan APBD. "Kalau didatangi orang perorang segini banyak maka berapa milyar akan habis namun saat kita datang sendiri dengan biaya sendiri, kita tidak ditemui, mana janjimu saat mau nyalon dahulu" katanya.
Orator Himni sempat menyinggung soal pilkada 2020 padahal kasus itu tidak ada relevansi dari perjuangannya akan tetapi Himni menilai kasus ini sudah dipolitisasi. "Ingat pilkada 2020 nanti, jangan pilih pemimpin yang hanya umbar janji" ungkapnya.
Dia mengungkapkan, nama BIZAM adalah keputusan pusat maka harus dihargai, yang jadi pertanyaannya apa yang jadi dasar penolakan. "Apa salahnya ulama kami sehingga mamanya ditolak pemerintah daerah" ungkapnya.
Menurutnya melawan kebijakan pusat adalah perbuatan makar maka dari itu apapun keputusan pusat harus dijalankan
Meski gagal menemui Pemda Loteng namun aksi berjalan tertib. Ratusan aparat keamanan dari kepolisian maupun TNI AD berjaga dilokasi. Puluhan aparat Sat Pol PP juga bersiaga didalam halaman Kantor Bupati. Namun Himni berjanji akan membawa 50 ribu ke DPRD Provinsi. Lth01