Lombok Tengah, SN - Desakan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, NTB agar pemda menggarap maksimal BBM potensi PAD membuat Pemda Loteng mulai berbenah. Pemda akan mulai melakukan pendataan potensi peningkatan PAD. Salah satunya adalah melakukan pendataan terhadap keberadaan Hotel, Vila dan Bungalow yang tak memiliki izin.
"Kita akan bentuk tim untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan Hotel Vila dan Bungalow yang belum ada izinnya sehingga tidak pernah terkena pajak" kata Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri kemarin.
Bupati mengindikasikan banyak vila dan Bungalow serta hotel belum mengurus izin, akibatnya pajak tidak dikenakan, oleh karena itu menindaklanjuti keinginan DPRD Bupati segera menurun kan tim ke lapangan.
Sebelumnya Gabungan komisi meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu, Bapenda dan Pol PP untuk melakukan razia terhadap keberadaan villa, bungalow dan hotel yang ada di kawasan selatan untuk memastikan bahwa pembangunan sarana pendukung pariwisata tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Temuan adanya data yang tidak sinkron antara data yang dikeluarkan oleh dinas penanaman modal dan pelayananan terpadu satu pintu dengan Bapenda, seperti jumlah hotel dan restoran yang mendapatkan ijin berbeda dengan hotel dan restoran yang menjadi obyek pajak hotel dan restoran mengindikasikan bahwa koordinasi antara dinas terkait belum maksimal. Untuk itu perlu ada sinkronisasi antara data yang ada di dinas penanaman modal dan pelayananan terpadu satu pintu dengan bapenda selaku pengelola PAD.
"Akomodasi yang telah disiapkan untuk menyambut event motogp 2022 berupa hotel 2766 kamar, homestay 1992 kamar dan 300 sarunta sehingga totalnya menjadi 5.508 kamar, harus dimaksimalkan menjadi potensi yang bisa mendatangkan PAD" kata Muslihin juru bicara Gabungan Komisi DPRD Lombok Tengah.