Lombok Tengah, SN - Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), HM. Nursiah terus turun kelapangan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. Wabup turun dan mengunjungi desa dan kelurahan yang angka kemiskinannya tinggi. Tepatnya di Posyandu Merang Baru 2, Lingkungan Merang Baru, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Loteng.
Kunjungan yang dirangkaikan dengan acara silaturrahmi tersebut dilaksanakan untuk Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berupa penanganan stunting, gizi buruk, ibu hamil dan bayi.
Dalam Monev dan silaturrahmi Wabup tersebut, dikemas dalam bentuk diskusi dengan para pihak yang hadir. Salah satunya dengan para Kader Posyandu.
Salah satu Kader Posyandu menyampaikan harapannya kepada orang nomor 2 di Loteng ini. Yakni Kader Posyandu Merang Baru, Kurniawati. Ia menyampaikan harapannya kepada Wabup agar dibantu untuk pengadaan sarana Posyandu yang saat ini masih belum memadai. Seperti Balai pemeriksaan ibu hamil dan Lansia serta adanya waktu khusus untuk pemeriksaan Lansia dari Puskesmas. Karena ia melihat, hal ini sangat dibutuhkan warganya.
Selain itu, pihaknya juga sangat membutuhkan adanya timbangan bayi, ibu hamil dan pelatihan-pelatihan kader. Guna menyukseskan apa yang menjadi program pemerintah. Terutama untuk penanganan stunting dan gizi buruk.
“Sarana dan prasarana ini sangat kita butuhkan pak Wabup, mohon kami dibantu,” pinta Kurniawati yang juga Kepala Lingkungan Merang Baru, satu-satunya Kaling perempuan di Kelurahan Prapen.
Sementara itu, Wabup Loteng HM. Nursiah menyampaikan, kegiatan Posyandu itu menjadi langkah awal penanganan kemiskinan stunting. Mulai pemeriksaan, sosialisasi, konsultasi, pemberian makanan yang bergizi sampai berobat bagi warga ibu hamil, bayi, Lansia dan remaja calon penganten.
Untuk itu, kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Posyandu harus diperhatikan untuk dilengkapi. Mulai dari timbangan bayi, timbangan ibu hamil dan Lansia. Termasuk juga tempat pemeriksaan bagi para ibu hamil dan Lansia harus bagus, sesuai dengan standar yang ada.
“Untuk sarana kegiatan Posyandu mesti lengkap sesuai standar yang ada,” kata Wabup.
Ia pun meminta agar Dikes DP3AP2KB, DPMD dan Bappeda Loteng serta pihak kecamatan dan kelurahan untuk merencanakan dan menganggarkan kebutuhan pelayanan Posyandu, pengadaan sarana pendukungnya dan SDM para kader.
“Termasuk kesejahteraan para kader. Ini untuk semua desa dan kelurahan, tidak hanya untuk Kelurahan Prapen saja. Karena pengentasan kemiskinan ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dari kabupaten,” ujar mantan Sekda Loteng ini.
Senada dengan Wabup, Pokja TKPKD Loteng, Saiful Muslim, S.Pt kepada media juga mengutarakan, bahwa sejak bulan Maret ini, pihaknya bersama Wabup terus keliling Monev ke desa-desa yang menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan pemerintah yang digelontorkan melalui OPD terkait. Termasuk juga Monev dan silaturrahmi ke desa dan kelurahan yang sampai saat ini angka kemiskinannya masih tinggi. Seperti yang diagendakan hari ini (kemarin, Red).
Untuk diketahui kata Ipul sapaan akrabnya, di data Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), harus menjadi prioritas penanganan kemiskinan. Karena di Desil 1 itu merupakan warga yang tergolong paling miskin. Seperti Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan sarana air bersih, jamban, Bansos, bantuan usaha dan lainnya.
Untuk Kelurahan Prapen sendiri, merupakan kelurahan yang memiliki angka kemiskinan di Desil 1 terbanyak di Kecamatan Praya, yakni sejumlah 103 kepala keluarga (KK). Dan untuk data Desil 1 DTKS kecamatan sejumlah 1.124 KK yang tersebar di 15 desa dan kelurahan.
“Penanganan kemiskinan di Kelurahan Prapen harus diseriusi. Apalagi untuk KK yang masuk di Desil 1 itu tinggi, sejumlahnya 103 KK,” harap Ipul.
Lebih jauh ia sampaikan, bahwa masyarakat Kelurahan Prapen ini masih berada di bawah garis kemiskinan yang cukup tinggi. Setidaknya sebanyak 1.602 KK dengan berbagai tingkat kemiskinannya.
Warga katagori sangat miskin sejumlah 103 KK (desil 1), Miskin (Desil 2) sejumlah 50 KK, Rentan Miskin pertama (Desil 3) sejumlah 90 KK dan Desil 4 Rentan Miskin kedua sejumlah 338. Serta untuk Desil 5 sejumlah 1.021 KK. Sehingga setidaknya ada 1.602 KK yang berada pada kategori kemiskinan.