Pengadaan.web.id - Calon Gubernur DKI petahana, Basuki Tjahaja Purnama, tidak sepemikiran dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, terkait penganggaran dana hibah Bamus Betawi. Ahok yang sebelumnya telah memberhentikan anggaran dana untuk "menghidupkan-menghidupkan" budaya betawi ini, sekarang didanai lagi dengan besaran Rp 2,5 miliar pada APBD-P DKI 2016, dan rencananya Rp 5 miliar di RAPBD DKI 2017 mendatang.
Baca juga: Ahok Geleng Kepala Tanggapi KUA-PPAS 2017 yang Disusun Ulang Plt Gubernur
Ahok, sapaan Basuki, menjelaskan, dirinya tak bermaksud menghentikan pelestarian budaya Betawi. Namun, klaim dia, ingin fokus mengembangkan kawasan Setu Babakan.
Lagi pula, dia menilai Bamus Betawi selama ini kurang transparansi dalam penggunaan dana hibah dari Pemprov DKI.
"Sekarang saya tanya, Ormas Betawi, Bamus Betawi itu ada transparansi enggak selama ini? Uangnya dipakai ke mana, terus dipakai dimana?" katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).
Dia mengatakan, seharusnya ormas yang telah menerima dana hibah tidak memakainya untuk kepentingan politik. Sebab dana itu memang dialokasikan untuk pelestarian terhadap budaya Betawi.
"Bukan saya dendam. Naik ke mimbar, pidato, orasi politik, gubernur harus Betawi. Artinya, ormas apapun yang tidak berdasarkan Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, maupun Bhineka Tunggal Ika, maka ormas ini tidak layak dapat bantuan satu sen pun dari APBD/APBN uang rakyat. Itu prinsip saya," tegasnya.
Walaupun berselisih paham dengan Sumarsono soal pemberian anggaran pada Bamus Betawi, Ahok memutuskan untuk menunggu hasil judicial review terhadap keharusan cuti yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Harapannya, dia dapat kembali bekerja dan melakukan pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2017.
"Tapi, sekarang Plt mengatakan, ya saya enggak bisa campur, makanya kita tunggu MK saja. Makanya, saya harap MK cepat putuskan, selama ini MK cepat sekali putuskan," tutupnya.
Sumber: Merdeka