MATARAM, Sasambonews.com-Wakil Gubernur NTB H.Muh.Amin,Rabu (30/11/2016) ditemui diruang kerjanya menilai bahwa akan adanya Moratorium Ujian Nasional harus dilakukan kajian secara komprehensif."Jangan buat bingung kepala daerah.Harus ada kajian komprehensif,"tandasnya.
Amin juga melihat bahwa setiap ganti Mentri kebijakan juga ganti. Dia akan mengkritisi kepada pemerintah pusat."Kita tidak ngerti apa yang akan dihasilkan. Setiap ganti Mentri ganti kebijakan. Saya akan kritisi pemerintah pusat,"terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Dikpora NTB Drs.Suruji ditemui diluar ruangan mengakui bahwa itu merupakan kebijakan Mentri Pendidikan untuk memoratorium Ujian Nasional ." UN ini belum ada kata akhir , tapi kesimpulan pak Mentri akan melaporkan Moratorium tiga tahun ini kepada presiden terlebih dahulu. Dengan tujuan menyeragamkan standar 8 pendidikan,"pungkasnya.
Menurut Suruji Mentri memiliki dasar bahwa sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi."Dasar pak Mentri ada keputusan MK, Yang memerintahkan standar pendidikan harus diatur,"ungkapnya.
Disampaikannya juga dalam Minggu ini hal ini akam dibawa ke rapat kabinet untuk dibahas."informasinya minggu ini akan dibahas dirapat kabinet, kalau disetujui akan terbit Inpres yang akan mengatur"pungkasnya.
Selanjutnya apabila disetujui dalam tiga tahun akan diganti dengan evaluasi belajar tahun ajaran atau EBTA."Nanti Berubah ke EBTA. Kita sudah antisipasi biayanya Rp1,5 M, Ini untuk menyiapkan soal dan sebagainya."ungkapnya.I pr