Kedaan dan kondisi Pelajar dan Mahasiswa asal Kabupaten Nduga di beberapa kota studi Se-Jawa Bali, mengungsi keluar setelah masa kontrakan habis pada bulan Juli. (foto: Jeeno Alfred Dogomo/ist) |
YOGYAKARTA, KABARMAPEGA.COM-- Keadaan mahasiswa asal Kabupaten Nduga se-Jawa Bali sangat memprihatikan. Situasi dan kondisi saat ini, mahasiswa asal Nduga membutuhkan perhatian serius dari Pemda Nduga.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Barat-Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se-Indonesia, (DPWIB- IPMN), Darson Lokbere, kepada media ini saat dihubungi via pesan eletronik, Jumat, (21/07/2017).
Darson menjelasakan, sangat memprihatinkan dengan kenyataan terkait situasi kondisi serta nasip yang sedang dialami oleh pelajar dan mahasiswa asal Nduga yang mengenyam pendidikan di se- Jawa Bali. Memprihatinkan karena tempat tinggal (kontrakan) yang biasa menunjang proses pendidikan sudah berakhir masanya.
Ia menjebutkan bahwa, ada beberapa kota studi akan berakhir dalam bulan Juli diantaranya: Kota studi Jogja (Kontrakan Putri). “Di Jogja kontrakan putri sudah diusir oleh pemilik kontrakan pada dua minggu lalu,” kata Darson.
Kemudian, lanjut Darson, Kontrakan Putra Jogja juga sudah berakhir dua minggu yang lalu; Semarang dan Salah Tiga suda berakhir tanggal 18 Juli; Sedangkan Kota studi Bandung, pada tanggal 23 Juli akan berakhir masa kontrakannya; kontrakan kota studi Jakarta akan berakhir tanggal 28 Juli; di Surabaya dan Malang, masa kontrakannya akan berakhir dalam waktu dekat, dan masa kontrakan bali akar berakhir pada tanggal 4 Agustus 2017 mendatang.i
“Penyaluran bantuan pemodokan yang seharusnya sudah terrealisasi pada bulan Juni/juli, namun belum ada penanganan dan penyaluran dari pemerintah kabupaten Nduga, tetapi sampai dengan saat ini belum dicairkan. Hal ini mungkin, dikarenakan aktifitas pemerintahan yang macet akibat konflik perang saudara yang terjadi di ibu kota Keneyam,” paparnya.
Sementara itu, kondisi saat ini di Kabupaten Nduga beberapa waktu lalu dan penyelesaian konflik masih berlarut-larut sampai saat ini. Hal ini membuat pegawai (SKPD) belum kembali beraktivitas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nduga. Yang kemudian, dampaknya sangat berpengaruh juga terhadap pelajar dan mahasiswa Nduga yang sedang mengenyam pendidikan, dalam hal biaya makan minum serta pemodokan dan kebutuhan kulia lainnya.
Harapannya, Pemda Nduga, dalam hal ini Dinas P&P dan Keuangan Kabupaten Nduga agar segera melihat kondisi saat ini dan bertanggungjawab atas apa yang sedang dialami SDM kabupaten Nduga saat ini di setiap kota studi.
“Apapun alasannya dan segera menyalurkan Bantuan Pemodokan untuk memperpanjang tempat tinggalnya sedangkan bantuan studi tak jadi soal bila menyusul dikemudian hari,” tegasnya lagi.
Kata Darson, secara pribadi dan mewakili pelajar dan mahasiswa yang ada di se-Jawa Bali meminta agar team yang menangani konflik perang saudara yang terjadi di Nduga, bisa diselesaikan secepat mungkin melalui jalur adat dan selanjutnya bagi aktor provokator bisa di proses sesuai hukum yang berlaku.
“Harapan dan cita-cita Pelajar dan Mahasiswa asal Nduga se- Jawa Bali terancam, akibat Pemda Nduga menutup mata. Dana Pemondokan dan tigas akhir belum disalurkan sampai saat ini,” tutup ketua DPWIB- IPMN, Darson Lokbere.
Pewarta: Manfred Kudiai
(Judul berita telah di perpendek, hal ini berkaitan dengan aturan berita online)
(Judul berita telah di perpendek, hal ini berkaitan dengan aturan berita online)