LOMBOK TENGAH, sasambonews.com -
Bantuan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Mertak yang tidak difungsikan, mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Lombok Tengah, Syamsul Qomar.
Menurutnya, keluhan yang disampaikan nelayan saat ini sangat wajar. Karena biaya operasional kapal bantuan tersebut memang sangat mahal. Sementara hasil tangkapan ikan nelayan semakin menurun. “Untuk sekali jalan sampai belasan juta, bagaimana nelayan bisa untung saat hasil melaut semakin tidak menentu,” kata Qomar di ruang kerjanya, Selasa.
Menurutnya, persoalan tersebut juga merupakan bukti kurang cermatnya pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan.
Sebelum bantuan disalurkan, Dinas Kelautan dan Perikanan selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah, seharusnya menyerap aspirasi nelayan. Sehingga bantuan yang diusulkan ke pemrintah pusat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nelayan.
Adapun solusi yang bisa ditempuh saat ini, hanyalah dengan menjual kapal tersebut dan hasilnya digunakan untuk membeli kapal yang lebih murah dan sesuai kebutuhan nelayan. “Kami minta Pemkab Lombok Tengah segera bertindak,” pungkasnya. |wis