LOMBOK TENGAH, sasambonews.com- Jatah beras sejahtera (Rastra), berkurang. Di Desa Darmaji Kecamatan Kopang misalnya, sebelumnya mendapat jatah 14,8 ton, berkurang menjadi 9 ton.
Kepala Desa Darmaji, menurutkan, pengurangan jatah rastra untuk penyaluran awal tahun ini merata di seluruh Lombok Tengah. Akibatnya, pembagian rastra semakin sulit dan menjadi beban bagi pemerintah desa.
Karena jika dibagikan sesuai jatah sebelumnya, dipastikan tidak akan cukup. Sementara jika dikurangi atau dibagi rata, bertentangan dengan aturan. Terlebih, pengurangan tidak pernah disosialisasikan sebelumnya oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) ataupun Dinas Sosial.
Sebelum disalurkan, pemerintah desa seharusnya diinformasikan, agar bisa memberikan penjelasan kepada warga. Dalam hal ini, pihaknya meminta Bulog dan Dinas Sosial turun langsung ke desa, guna memberikan penjelasan. Bila perlu, agar tidak menjadi fitnah bagi pemerintah desa, Bulog dan Dinas Sosial diminta terlibat dalam proses pembagian rastra.
Sementara itu, Kepala S
eksi Kesejahteraan Masyarakat Dinas Sosial, Dede Sbitul Misakh Makbul, membenarkan hal tersebut.
Dikatakannya, penyaluran rastra tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Penyaluran rastra yang sebelumnya berupa subsidi, berubah menjadi bantuan social (Bansos).
Sehingga, jatah yang sebelumnya 15 kg untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berkurang menjadi 10 kg. Namun dengan system saat ini, warga tidak perlu lagi mengeluarkan uang tebus untuk pengiriman. Biaya pengiriman dari Bulog ke titik distribusi ditanggung Dinas Sosial. Begitu juga biaya pengiriman dari titik distribusi ke titik pembagian, dianggarkan Rp 50/kg melalui APBD.
Selain itu, jika sebelumnya jadwal pengiriman rastra dua bulan sekali setelah ada pelunasan dari warga, sekarang tidak lagi. Sesuai ketentuan pemerintah pusat, mulai tahun ini pengiriman dilakukan setiap bulan. Bahkan walaupun belum ada pelunasan, rastra akan tetap dikirim ke masing-masing desa.
“Banyak desa yang meminta agar distribusi raskin tetap sekali dua bulan, tapi Bulog tidak mau. Alasannya, mulai saat ini evaluasi rastra dilakukan tiap bulan,” kata Dede di ruang kerjanya, Senin kemarin.
Mengenai sosialisasi, akan dilakukan dalam waktu dekat. Adapun penerima rastra se Lombok Tengah tahun ini berjumlah 96.375 KK, dengan jumlah rastra mencapai lebih dari 11 juta kg.
Program bansos ini, lanjut Dede, merupakan bentuk transisi penyaluran rastra. Mulai 2019 beda, bansos rastra akan bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Nantinya, masing-masing KPM akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu tersebut bisa ditukar dengan beras dan telur seharga Rp 110 ribu.
KKS bisa ditukar di warung-warung yang ada di masing-masing desa. Dengan ketentuan, satu warung hanya bisa melayani 250 penukaran. Dengan demikian, jika dalam satu desa terdapat 1.000 KPM, maka akan ada 4 warung penukaran yang bisa diakses warga. Adapun penunjukan warung penukaran KKS tergantung kebijakan bank. Untuk itu, pihaknya meminta warga tetap bersabar dan mendukung segala kebijakan pemerintah. Karena perubahan saat ini, semata mata untuk kebaikan masyarakat. |wis