Saat ini INOVASI sedang menyusun roadmap pendidikan inklusif di Kabupaten Lombok Tengah. Konsultasi publik mulai dilakukan INOVASI. Seperti yang dilakukan di ruang rapat utama Kantor Bupati Lombok Tengah Rabu 21/11.
Konsultasi publik roadmap pendidikan inklusif dibuka Sekda Lombok Tengah H.M.Nursiah. Hadir Manager INOVASI Provinsi NTB Edi Hariyanto, Ketua Komisi 4 DPRD Lombok Tengah L.Supriadi, Asisten I H.L.Amin, Kadis Pendidikan H.Sumum, para Kepala UPT dan Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
Kepala Dinas Pendidikan H.Sumum mengatakan, khusus anak reguler sudah berbagai upaya dilakukan INOVASI untuk ditingkatkan kualitas pendidikannya. Salah satunya adalah siswa ABK.
Menurut Sumum, tahun 2017-2018 ada dukungan dari INOVASI terkait dengan inklusif dan ada peta jalan yang menjadi satu satunya di NTB yang sudah melakukannya. Terkait hal itu pihaknya sudah mendapatkan sudah dilakukan workshop dan audensi dengan dewan. "Saat ini kita lakukan konsultasi publik, peta jalan peserta nya dewan pendidikan, tim penyusun, dan pihak terkait lainnya, road map ini juga direspon baik oleh dewan' kata Sumum.
Dia harapkan kata Sumum akan ada perbup terkait dengan peta jalan pendidika inklusif Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018-2021" harapnya.
Manager INOVASI Provinsi Edi Haryanto mengatakan, kabupaten Lombok Tengah satu satunya daerah yang sangat konsisten bahas pendidikan inklusif. Banyak dikirimi guru untuk sekolah untuk mendukung program INOVASI tersebut.
Menurutnya, banyak kabupaten yang ingin jadi pendidikan inkusif namun Lombok Tengah paling dahulu. "Peta jalan ini sebnaranya paling belakang dibahas tapi konsultasi paling depan dilakukan" jelasnya.
Peta jalan kata Edi adalah satu hal yang dilakukan untuk membuka ruang, bagaimana Lombok Tengah maju dan berkembang pesat pendidikan inklusifnya.
Untuk itu perlu tim kerja dan tim teknis untuk tindak lanjuti kegiatan road map ini. "Sudah konsultasikan dengan komisi IV DPRD Lombok Tengah agar dibuatkan Perda atau Perbup agar berkelanjutan meskipun nanti ada pergantian bupati. "Kami akan selalu menjadi mitra di Loteng untuk pendidikan inklusif" jelasnya.
Ketua Komisi IV L.Supriadi, mengatakan komisi IV sudah beberapa kali ikut dalam workshop. "Kita ingin kesepakatan bersama sehingga harapan komisi peta ini jadi acuan kita untuk pendidikan inklusif di Loteng. Inilah yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan" jelasnya.
"Kami berharap agar peta ini menjari nyata sehingga nanti menjadi acuan dalam penganggaran, ini harus sejalan dengan pemerintah daerah" tambahnya.
Sementara itu Sekda Lombok Tengah H.Nursiah, pembangunan didaerah bergerak terus dalam upaya program pengembangan pendidikan. "kalau bangun fisik seperti jalan, jembatan itu terukur sehingga ke depan akan dicapai tingkat prestasi luar biasa. Berbeda halnya dengan pendidikan dan kesehatan, apapun terjadi pembangunan dua sektor ini tak pernah akan berhenti.
Akses sekolah, kualitas pendidikan sudah dilakukan namun untuk pendidikan inklusif sudah lebih dahulu.
"Terimakasih sudah dibimbingoleh INOVASI tinggal kita lanjutkan apa yang menjadi harapan INOVASI" kata Sekda.
Bicara soal guru tentu semangat untuk kualitasnya ditingkatkan. Ini jadi semangat penganggaran nantinya. Beberapa sekolah di Loteng jadi pengelola inklusif terus ditingkatkan. Tentu harus berbeda kualitas sekolah pengelola inklusif dengan sekolah lainnya, untuk harus dilatih kepseknya, dari segi prestasi, kualitas karenanya akan ada rewad and punishment.
Undang Undang pendidikan membuka ruang unruk berekreasi berinovasi. Konsultasi ini tak hanya pendidikan tapi butuh kerjasama SKPD lain. Karena itu darinya sangat mendukung roadmap untuk dibuatkan perda. "Menurut saya lebih baik perda sebab SKPD dalam pembangunan Loteng perlu ada kesepakatan. Perbup dan perda paralel berjalan agar tetap berjalan kegiatan ini nantinya" kata Sekda.
"Sepakat juga bentuk tim work,jadi wadah doroadmap ini, untuk mengelola pendidikan inklusif" tambah nya. Am