Toga Bima, Himbau Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Presiden

Bima, SN - Salah seorang tokoh agama yang juga tokoh masyarakat kab Bima sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al Maliki, Ustadz Drs H Fitrah Malik mengimbau masyarakat dan seluruh pihak menjaga kesejukan menjelang pelantikan Presiden Republik Indonesia.

Menurut mantan Ketua LPTQ Kabupaten Bima ini, Pilpres sudah berlalu dan pasta demokrasi telah menghasilkan pemenang. Untuk itu, sudah saat masyarakat bersatu. Walaupun berbeda pilihan pada Pilpres, masyarakat harus dapat menerima dan menjaga kedamaian terutama saat pelantikan.
“Pilpres sudah berlalu, hasilnya kita sudah tahu semua. Sirkulasi tahapan kegiatan itu diakhiri dengan pelantikan. Mayarakat juga harus tahu, ketika ada masyarakat yang mencoba menggagalkan pelantikan itu, berarti dia melawan kesejukan demokrasi,” katanya.

Dikatakannya mau tidak mau dan suka tidak suka, semua pihak harus menerima hasil Pilpres dengan ikhlas. “Karena mau tidak mau, kita usahakan agar pelantikan berhasil. Suka tidak suka agar pelantikan itu berhasil. Kita semua tahu, kita di Bima ini lain (beda pilihan). Oleh sebab itu, kita harus terima dengan ikhlas, itu saja,” tandasnya.

Menurutnya, tidak perlu ada pergerakan massa dari daerah menuju ibukota Jakarta. Apalagi dalam rangka upaya mengganggu proses pelantikan presiden. Semua tokoh masyarakat dan tokoh agama harus mengajak pada kebaikan dan kesejukan.
“Nggak perlu ada pergerakan, saya imbau tidak demikian, yang namanya berjuang macam kita bisa berjuang. Kita doa saja juga termasuk berjuang. Kalau di sebelah itu, di Jakarta. silakan saja, kita tidak ada wewenang berbuat. Tapi paling tidak, di Bima dalam kondisi kondisi kondusif, aman,” ujarnya.

“Nggak usaha ke sana. Kita salat istisqa, salat minta hujan saja. Bila perlu kita kumpul salat minta hujan. Nggak perlu ke sana,” lanjutnya.

Adapun berkaitan dengan protes atas sejumlah rancangan Undang-Undang dan revisi RUU KPK. Menurutnya, jika hendak menyikapinya sebaiknya ditunda. Apalagi telah ada pernyataan bahwa undang-undang yang dianggap kontroversial itu telah ditunda pembahasannya.
Pihaknya menyatakan rasa prihatin atas peristiwa penusukan mantan Panglima TNI yang juga Menko Polhukam, Jend (Purn) Wiranto.
“Seperti kejadian di Banten (Kamis kemarin), di mana Pak Wiranto ditikam oleh orang. Kita juga cukup prihatin. Kok sampai terjadi. Hal-hal begitu, apa kata orang pusat. Kita, kekuatan kita, kekuatan kita orang Islam itu di doa. Kita tidak bisa berbuat apa apa. Kasarnya apa mau mati konyol? Saya berharap begitu,” pungkasnya. (Bm01)

Subscribe to receive free email updates: