 |
| Legislator Papua, Laurenzus Kadepa,.( Foto: Eki/KM) |
Jayapura,KM—Penunjukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Chappy Hakim menjadi Presiden direktur (Presdir) Perusahaan tambang terkemuka di dunia, PT Freeport Indonesia (PTFI), menggantikan posisi Maroef Sjamsoeddin yang dikabarkan mengundurkan diri beberapa waktu lalu dinilai adanya unsur kepentingan berbau politik.
Legislator Papua, Laurenzus Kadepa yang membidangi Polhukham mengatakan, penunjukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Chappy Hakim ditunjuk sebagai Presiden Direktur perusahaan Freeport McMoran adalah kepentingan berbau politik. "Sebelumnya, posisi CEO Freeport Indonesia kosong sejak Januari 2016 lalu. Sebelum Chappy, posisi tersebut diisi oleh Maroef Sjamsoeddin," katanya saat diwawancara media ini, Senin, (28/11/2016) via telephone.
Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan penunjukkan Chappy ini didasarkan atas hasil konsultasi antara perusahaan dengan pemerintah Indonesia, selaku peamegang 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Oleh karenanya, kapan dan berapa lamanya Chappy akan menjabat masih menunggu hasil keputusan lanjutan para pemegang saham.
Legislator Papua Laurenzus Kadepa menjelaskan, hingga kini manajemen Freeport masih belum mendapat kejelasan apakah Kontrak Karya yang akan berakhir 2021 itu akan diperpanjang atau tidak.
“Saya sangat menduga bahwa, Penunjukan presiden direktur Freefort Chappy Hakim adalah berbau kepentingan politik. ini unsur memuluskan perpanjangan Kontrak Karya Freeport. Direkomendasikannya Chappy Hakim lantaran masalah keamanan. Para pemegang saham Freeport menilai Papua belum aman sehingga selama ini lebih cenderung memilih orang yang berasal dari kalangan militer menduduki posisi Presdir," jelas Kadepa
Dikatakanya, dalam kondisi seperti itu, peluang orang sipil sangat sulit. Terlebih orang asli Papua. Pemegang saham PTFI berpandangan bahwa, Papua daerah konflik sehingga Saya rasa itu salah satu pertimbangan pemegang saham. "Faktor keamanan. Hanya saja kita tak tahu siapa yang selama ini sering membuat situasi tak aman di sekitar area Freeport," ujarnya tegas.
"Pemilik saham PT FI tak peduli, apakah orang yang akan ditempatkan sebagai Presdir itu memiliki kemampuan atau tidak. Pemegang saham hanya ingin 'lahan' uangnya tetap aman. Namun ini juga menggambarkan pemilik saham Freeport belum percaya kepada Orang Asli Papua," tegas kecewa Legislator yang membidangi Polhukham ini.
Untuk itu, lanjut Kadepa, Saya meminta kepada Orang OAP mau duduk sebagai Presdir jangan dengan cara-cara yang tak pantas. "Mari kita bergandeng tangan untuk menjadi tuan sendiri diatas tanah sendiri,” tutup anggota Komisi 1 DPR Papua ini.
Penulis : Martinus Pigome
Editor : Manfred